Dewan Rekomendasikan MSDC Stanvas

Medan|SUMUT24

Baca Juga:

• Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional
• Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi
• Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

Komisi A DPRD Medan rekomendasikan Medan Safety Driving Centre (MSDC) distanvaskan dan harus berhenti beroperasi sementara, mulai hari ini (Rabu 14/9) sebelum mampu menunjukkan legalitas. Biro jasa sertifikasi untuk pengurusan SIM di Satlantas Polresta Medan ini tidak mampu menunjukkan legalitas atas keberadaannya. MSDC hanya punya izin kursus, sama seperti tempat latihan mengemudi lainnya.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Medan yang dipimpin Ketua Komisi A Roby Barus, didampingi Wakil Ketua Andi Lumban Gaol (PKPI), Sekretaris Hamidah (PPP), Mulia Asri Rambe (Golkar), Zulkarnaen Yusuf (PAN), Waginto, Umi Kalsum (PDIP), Asmui Lubis (PKS), dan Herri Zulkarnain (Demokrat) dengan pihak MSDC, Selasa (13/9) yang dihadiri Tomson Purba selaku Pelaksana Tugas Kepala Cabang dan Dodi Budiono selaku General Manajer MSDC.

Rekomendasi Komisi A DPRD Medan berupa surat tertulis, langsung dilayangkan kepada lembaga yang mengeluarkan sertifikat mengemudi MSDC di Jalan Bilal Ujung Medan, usai rapat dengar pendapat. Tembusan rekomendasi itu juga akan disampaikan ke Polda Sumut dan juga Mabes Polri.

“Sebelum selesai semua urusan administrasi oleh MSDC, kami (Komisi A) minta agar distanvaskan (tutup sementara). Dasarnya karena MSDC tidak bisa menunjukkan surat-surat operasional,” tegas Roby Barus.

Indikator lainnya, sambung Roby, berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan, lokasi MSDC juga dinilai belum laik. Fasilitas latihan mengemudi untuk roda empat dan roda enam sangat tidak mendukung hingga lampu trafing pun mati.

“Yang lebih parah dalam RDP pertaman pun pihak MSDC tidak datang.Hingga panggilan kedua pihak MSDC tidak bisa menunjukkan izin-izin operasional. Atas dasar itu kita minta MSDC ditutup sementara. Kalau memang masyarakat tetap dipersulit, silahkan melapor ke Komisi A DPRD Medan,” katanya.

Bahkan, menurut politisi PDI Perjuangan itu, surat-surat dari Lemdikpol, akte perusahaan sampai bukti asuransi (bagi pemohon sertifikat) tidak mampu dijelaskan MSDC.

“Jadi masyarakat mengurus SIM langsung saja ke Satlantas. Mereka beralasan kertas untuk sertifikat habis, makanya dicetak di Jakarta. Berarti lembaga (MSDC) itu hanya menjual selembar sertifikat yang dilegalkan pemerintah dengan biaya Rp420 ribu. Inikan namanya akal-akalan,” tegasnya kembali.

Siap Mundur

Sebagai pertanggungjawaban moral kepada masyarakat, dihadapan Romson dan Dodi, Roby kembali menegaskan kalau MSDC tidak tutup sementara setelah RDP lanjutan tersebut, dirinya siap mundur sebagai Ketua Komisi A DPRD Medan.

Mulia Asri Rambe menegaskan, pihaknya siap mengusut aliran dana MSDC sejak beroperasi 2004 silam. Karena dari keterangan pihak MSDC, tidak ada bukti asuransi yang disiapkan kepada setiap pemohon dari biaya pelatihan dan sertifikat yang mereka keluarkan.

“Kalau memang tujuan mengurus surat izin mengemudi (SIM) untuk menekan angka kecelakaan seperti kata Kasatlantas tempo hari, seharusnya MSDC berani membubuhkan logonya pada SIM yang dikeluarkan Satlantas. Dari situ kita bisa lihat, setiap korban kecelakaan apakah memang lulusan MSDC atau lembaga lainnya. Karena mereka diklaim cuma satu-satunya di Medan,” kata pria yang akrab disapa Bayek itu.

Disdik Bohong

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan ternyata memberikan pernyataan palsu alias bohong soal izin MSDC. Dari RDP tersebut pihak MSDC ada membawa izin kursus yang dikeluarkan Disdik. Bahkan Kadisdik Marasutan Siregar menandatangani izin itu tertanggal 7 April 2016.

“Untuk pertemuan selanjutnya kita akan panggil Disdik Kota Medan. Kami akan mempertanyakan pemberlakuan izin itu. Nampaknya izin itu berlaku surut,” tambah Bayek.

Politisi Golkar itu selanjutnya mengatakan, pihaknya akan pertanyakan segala file perizinan MSDC ke Disdik Medan. “Bila perlu kita akan lapor ke KPK soal semua berkas perizinan MSDC ini, termasuk melihat aliran dananya ke mana saja.Dari situ nanti KPK bisa menyelidiki aliran dana MSDC tersebut,” katanya.

Masyarakat Pengurus SIM Lega (kecil)

Mulai hari ini, Rabu (14/9) bakal diberlakukannya stanvas sertifikat MSDC (Medan Safety Driving Centre) oleh para wakil rakyat, setelah melalui hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) melalui Komi A DPRD Medan. Dipastikan, masyarakat (pengurus) SIM (Surat Izin Mengemudi) merasa lega.

“Jika memang MSDC di stanvas, saya merasa lega. Karena, walau pengurusan SIM di Satlantas Polresta Medan sudah mendapatkan sertifikat dengan biaya yang pantastis besar, belum tentu juga kita mendapatkan SIM,” kata J. Pasaribu. Warga Jalan Bunga Trompet, Kecamatan Medan Selayang, Selasa (13/9).

Masih J Pasaribu. Dengan adanya kerjasama pengurusan SIM antara Satlantas Polresta Medan dan pihak MSDC, disebutkan pengurusan banyak menyita waktu.

“Untuk mendapatkan sertifikat di MSDC, bisa sampai setengah hari. Belum lagi pengurusan SIM di Satlantas Polresta Medan. Pastinya, sangat menyita waktu,” sebutnya.

Sebelumnya, Neta S, Pane Ketua Presidium Indonesia Police Watch menilai, MSDC sebagai lembaga pemberi sertifikat harus kredibel dan tidak melakukan monopoli yang menjadi bisnis Polri.

Sehingga tidak menimbulkan preseden buruk dan menamambah biaya perekonomian tinggi. Sebab, SIM adalah pelayanan polisi ke masyarakat.

Sementra, Kasatlantas Polresta Medan, Kompol T. Rizal Moelana yang di konfirmasi terkait hal itu mengatakan, pihaknya tidak merasa terganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh SIM.

“Di stanvasnya MSDC, sama sekali Satlantas Polresta Medan tidak terganggu sebagai Polri melakukan uji kompetensi bagi peserta uji SIM,” ujar T. Rizal Meolana.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional

Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi

Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

NextDev dari Telkomsel Roadshow di Kota Medan, Dihadiri Ratusan Anak Muda

Apes, Usai Transaksi 2 Pemain Sabu - Sabu Dicomot Polisi

Rayakan HLN ke-80, PLN Hadirkan Cahaya Harapan bagi Keluarga di Tapanuli Tengah