Pemprovsu Seleksi Siswa SMA Sistem Online

Medan | SUMUT24

Baca Juga:

• Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional
• Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi
• Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

Gubernur Sumatera Utara, T Erry Nuradi mengatakan, pihaknya sudah mendengar berbagai persoalan dan polemik seputar penerimaan siswa baru yang terjadi di Kota Medan dan kota lainnya di Sumatera Utara. Untuk mencegah terulangnya persoalan yang sama, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan menerapkan sistem penerimaan siswa baru secara online mulai tahun ajaran 2017 mendatang.

“Karena mulai tahun depan pengelolaan pendidikan tingkat menengah itu berada ditingkat provinsi, jadi kita akan buat online sehingga lebih transparan,” kata HT Erry Nuradi, Kamis (8/9).

T Erry menjelaskan, banyaknya persoalan yang muncul seputar penerimaan siswa baru di Kota Medan dan Sumatera Utara ada umumnya terjadi karena sulitnya warga untuk mengakses sistem penerimaan siswa baru yang diberlakukan oleh pengelola pendidikan. Hal ini membuka peluang adanya indikasi korupsi, suap dan pungli seperti yang banyak dikeluhkan warga. Dengan sistem online, maka seluruh informasi mengenai penerimaan siswa baru menurutnya akan terbuka sehingga masyarakat mengetahui seluruh proses yang berlangsung.

“Jadi siapa yang benar-benar lulus tes ya tidak bisa diutak-atik lagi. Anggarannya sudah kita siapkan (untuk sistem online). Kita harap ke depan kalau siswa itu pintar, serta testingnya sesuai dengan penilaiannya, maka dia tidak boleh tidak diluluskan. Dengan sistem online kita bisa menjamin itu,” ujarnya.

Erry menyebutkan, dengan dimulainya penerimaan siswa baru secara online untuk tingkat SMA dan SMK, maka pemerintah daerah di kabupaten/kota sebagai penanggungjawab pendidikan dasar tingkat SD dan SMP, dapat pula menggunakan sistem online.

“Kalau sekarang kita tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan pendidikan dasar di SD dan SMP itu ada di kabupate/kota. Tapi untuk himbauan, terus kita sampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota,” demikian T Erry. Kewenangannya Diambil Mulai Oktober 2016 Sementara itu, mulai tahun 2017 mendatang, pengelolaan SMA/sederajat di Sumatera Utara (Sumut) tidak lagi di bawah kewenangan pemerintah kabupaten (Pemkab). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan mengambil wewenang tersebut pada Oktober 2016. Hal itu dikatakan. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, Ernawati.

Sekarang ini, ujar Ernawati, pihaknya masih melakukan pendataan dan persiapan pengalihan tersebut. “Target kami, validasi atas data-data SMA dan SMK itu bisa selesai di Februari 2016, dan pengalihannya bisa direalisasikan Oktober 2016,” ujar Ernawati.

Erna menjelaskan, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ini merupakan implementasi dari UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan pembagian urusan kependidikan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Meski demikian, kata Erna, undang-undang tersebut belum ada turunannya, berupa pedoman pelaksanaan pengalihan pengelolaan SMA/SMK. Karena itulah, sambil menunggu turunan undang-undang tersebut, pihaknya melakukan pendataan.

“Jadi ke depan, pendidikan dasar dan menengah pertama akan tetap dikelola kabupaten/kota; baik itu pengawasan maupun perizinannya. Sementara pendidikan menengah atas umum dan khusus dikelola pemerintah provinsi; termasuk urusan para guru. Sedangkan pemerintah pusat berkewenangan dalam hal akreditasi sekolah,” tambah Erna.

Dikelola Provinsi, Tunjangan Guru Bakal Naik

Bila mengambil perbandingan ke Provinsi Jawa Batar soal pengelokaan SMA sederajat yang akan dialihkan ke Pemprov, maka administrasi pengelolaannya dinilai akan menguntungkan sekolah dan masyarakat. Selain tunjangan guru dan pegawai sekolah bakal naik, sekolah gratis pun berpeluang merata ke seluruh kota dan kabupaten.

Saat ini, pengelolaan SMA sederajat di bawah Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten. Tahun depan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, manajemen pengelolaan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, berpindah ke pemerintah provinsi. Pemerintah Kota dan Kabupaten masih bertanggung jawab terhadap pengelolaan SD hingga SMP sederajat.

Di Jawa Barat, Ketua Forum Aksi Guru Independen Iwan Hermawan mengatakan, kalangan guru menyambut baik peralihan pengelolaan itu. Dampaknya, tunjangan perbaikan penghasilan guru bakal naik. Saat ini dari pemerintah Kota Bandung misalnya, tunjangan tersebut yang diterima seorang guru sebesar Rp 200 ribu per bulan.

“Di provinsi sesuai Surat Keputusan Gubernur, tunjangan itu bisa mencapai Rp 4,5 juta per bulan, tergantung pangkat dan jabatannya,” ujar para guru.

Selain itu, pengalihan SMA sederajat ke provinsi pun berdampak pada pemerataan sekolah negeri gratis. Hal yang sama juga dikatakan Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Kota Bandung Dwi Subawanto.

“Kebijakan Provinsi Jawa Barat untuk SMA negeri sederajat gratis sejauh ini baru berjalan di 20 dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Sesuai janji Gubernur, ketentuan (sekolah gratis) itu harus dibuat peraturan daerahnya seperti DKI Jakarta,” katanya.

Menurutnya, sekolah gratis SMA negeri sederajat itu akan mengurangi beban orang tua. Sekolah swasta juga terbantu karena biaya sekolah bisa berkurang. Saat ini secara nasional, menurut Dwi, mayoritas lulusan sekolah baru setara SMP sederajat.

Dia menilai, pengalihan sekolah tersebut ke provinsi masih bisa selaras dengan rencana pemerintah pusat yang ingin menerapkan wajib belajar pendidikan dasar selama 12 tahun, atau dari jenjang SD hingga SMA sederajat. “Provinsi tinggal berkoordinasi saja dengan kota kabupaten,” katanya. (R03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional

Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi

Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

NextDev dari Telkomsel Roadshow di Kota Medan, Dihadiri Ratusan Anak Muda

Apes, Usai Transaksi 2 Pemain Sabu - Sabu Dicomot Polisi

Rayakan HLN ke-80, PLN Hadirkan Cahaya Harapan bagi Keluarga di Tapanuli Tengah