Jumsadi Dukung KPK Berantas Korupsi di Siantar

MEDAN | SUMUT24 Ketegasan Pj Walikota Siantar Jumsadi Damanik untuk menjadikan Kota Siantar sebagai Pilot Projek Bersih-bersih dari semua praktek korupsi, sesuai keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendepat dukungan dari beragam pihak.

Baca Juga:

• Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional
• Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi
• Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

Salah satunya dari Ketua Sumut Institute Osril Limbong kepada SUMUT24. “Kita mendukung kebijakan dan ketegasan memberantas semua praktek korupsi di semua lini di Kota Pematangsiantar,” tegas Osril, Rabu (31/8).

Apapun namanya, ujar Osril, baik di pemerintahan maupun di legislatif dan lain sebagainya, budaya suap, KKN, maupun yang namanya uang ketok atau uang lelah untuk pengesahan sesuatu hal, haruslah dihindari secara cermat demi good governance dan clean governance.

Menurut aktifis tersebut, yang namanya uang ketok atau uang lelah tak pernah ada dalam susunan kedudukan legsilatif dan UU. “Tapi kalau uang rapat pasti ada sehingga kita mendukung Bupati/Walikota untuk menghindari uang ketok dan lain sebagainya demi Sumut bersih,” tegas Osril Limbong.

“Kita apresiasi kepada Walikota/Bupati se Sumut yang menolak memberikan uang ketok kepada siapapun. Seperti ketegasan Pj Walikota Siantar Jumsadi Damanik yang kabarnya ingin benar-benar membangun Kota Siantar dengan bersih dari praktek korupsi baik kedepannya. Kita bisa lihat selama beliau menjabat Pj Walikota Siantar sudah ada perubahan yang signifikan baik bagi masyarakat maupun Pembangunan Kota. Kita mendukung Pj Walikota Siantar untuk aksi bersih-bersih di semua sisi pembangunannya, Apalagi ‘bersubahat’ pada praktek-praktek korup kepada mitra kerja,” tegas Osril Limbong.

“Kalau Jumsadi melakukan hal tersebut, berarti Jumsadi mendukung pemberantasan korupsi di Kota Siantar. Kita juga sangat menyesalkan bila mana sampai saat ini kalau masih ada mitra kerja pemerintah yang tak sejalan dan tak ikut mendukung pembersihan korupsi,” tegasnya.

Masih dikatakan Osril, kalau Walikota /Bupati masih juga memberikan uang ketok kepada mitra kerjanya, kita juga mempertanyakan hal tersebut, apalagi KPK sedang giat-giatnya dalam memberantas korupsi di Sumatera Utara,” tegasnya.

Berikanlah Pj Walikota Siantar untuk menyelesaikan tugas-tugas pengabdiannya di Kota Siantar sampai terpilihnya Walikota Siantar definif hasil Pilkada Siantar nantinya. Karena bagaimanapun juga sebagai Pj Walikota Jumsadi Damanik, juga bertanggungjawab demi suksesnya Pilkada Siantar.

“Sekali lagi kita berharap tak satupun lagi baik itu Walikota/Bupati se Sumut untuk berani memberikan uang ketok dan mengharamkannya demi perbaikan pemerintahan dan perpolitikan tanah air,” tegasnya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional

Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi

Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

NextDev dari Telkomsel Roadshow di Kota Medan, Dihadiri Ratusan Anak Muda

Apes, Usai Transaksi 2 Pemain Sabu - Sabu Dicomot Polisi

Rayakan HLN ke-80, PLN Hadirkan Cahaya Harapan bagi Keluarga di Tapanuli Tengah