Ikuti Rakernas PDI-P Direktur Pemasaran Bank Sumut Langgar Etika

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Ketua TP PKK melepas peserta FASI ke XIII Badan BKPRMI) Tahun 2025. Pelepasan dilakukan di Lapangan Adam Malik
• Bupati/wali kota se-Sumut menghadiri Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 Ribu Debitur KPP secara serentak se-Indonesia
• BAKOPAM SUMUT UCAPKAN SELAMAT HARI SANTRI 22 OKTOBER 2025: SANTRI ADALAH PENJAGA NILAI DAN PERSATUAN BANGSA

Muhri Fauzi Hafiz selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta pejabat yang ikut dalam kepengurusan partai agar dievaluasi. Pasalnya tidak layak seorang pejabat terlebih sebagai direktur pemasaran Bank Sumut terlibat dalam aktivitas kepartaian apalagi merupakan kader partai.

“Pada prinsipnya untuk menghadiri undangan siapapun boleh hadir, namun, jika kehadiran ester sebagai kader partai tentu hal ini perlu dievaluasi kembali, setahu saya, jabatan direksi bank sumut harus bebas dari status kader/partisan salah satu partai politik. Ester tidak boleh menambah permasalahan bank sumut,” ujar Fauzi, Kamis (14/1).

Menurut Fauzi, OJK perlu bertindak menanggapi hal ini, begitu juga Pemprovsu selaku pemegang saham pengendali (PSP).

“Jika terbukti ester merupakan kader partai, dia patut diberhentikan dari jabatan direksi pemasaran PT Bank Sumut,” katanya.

Seperti diketahui Direktur Pemasaran Bank Sumut, Ester Junita Ginting tertangkap melalui foto yang tersebar melalui dunia maya mengikuti rapat kerja nasional (Rakernas) Partai PDI Perjuangan pada 10-12 Desember di Jalan EXPO, Kemayoran.

Jika Ester diketahui terbukti sebagai pengurus partai, maka hal itu sudah jelas-jelas melanggar etika. Hal tersebut diungkapkan Pengamat Anggaran dan Kebijakan Sumut, Elfenda Ananda.

“Kalau masalah etika sebagai Badan Usaha Milik Daerah harus independen, tranparan efektif dan akuntable. Kalau dia orang partai harus bisa dibuktikan secara administrasi keluar dari partai. Karena harus dipisahkan kepentingan publik dan kepentingan politik,”katanya.

Kegiatan Ester ini bertolak belakang dengan kinerja Bank Sumut yang saat ini mendapat sorotan dari banyak kalangan masyarakat.

Selain itu status Bank Sumut diketahui satu diantara bank daerah di Sumut yang saat sedang disorot juga terkait tunggakan pajak senilai Rp 1,7 triliun. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kepercayaan publik.

“Bank itu harus transparan. Jika tunggakan pajak tinggi dikhawatirkan akan jadi penilaian buruk bagi publik. Apalagi ini sekarang sudah era MEA. Jadi khawatir akan mempengaruhi kepercayaan publik pada bank daerah,” sebut Elfenda.

Sementara Ester saat dihubungi belum memberi tanggapan terkait keindependenannya dan keikutsertaannya dalam Rakernas PDI-Perjuangan.

Begitu juga terkait isu tunggakan pajak senilai Rp 1,7 triliun, Ester belum memberi tanggapan. (net)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua TP PKK melepas peserta FASI ke XIII Badan BKPRMI) Tahun 2025. Pelepasan dilakukan di Lapangan Adam Malik

Bupati/wali kota se-Sumut menghadiri Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 Ribu Debitur KPP secara serentak se-Indonesia

BAKOPAM SUMUT UCAPKAN SELAMAT HARI SANTRI 22 OKTOBER 2025: SANTRI ADALAH PENJAGA NILAI DAN PERSATUAN BANGSA

Catatan dari Ujung Barat Indonesia: Sabang – Aceh Penuh Pesona, Rakernas SPS dan HUT ke-79 yang Membekas

Launching Akad Massal KUR: Pemkab Simalungun Komitmen Dukung UMKM

Yayasan Taman Budaya Semesta Akan Bangun Taman Iman Keagamaan Buddha di Simalungun, Bupati: Selaraskan Dengan Budaya Lokal