Gubsu Desak 7 Bupati Kawasan Danau Toba Padamkan Api

MEDAN | SUMUT24 Terkait terbakarnya ratusan hektar perbukitan kawasan Danau Toba, Gubsu Erry Nuradi mendesak 7 Bupati di kawasan Danau Toba untuk segera memadamkan api tersebut.

Baca Juga:

• Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional
• Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi
• Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

“Itu juga perintah dari pemerintah pusat agar api tersebut segera dipadamkan. Saya terus memantau perkembangan kebakaran hutan di kawasan perbukitan Danau Toba. Kita juga terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah di kawasan Danau Toba, juga kepolisian dan TNI. Makanya agar apinya tidak melebar pemerintah di kawasan Danau Toba dapat segera memadamkan api ini,” kata Gubsu Erry Nuradi kepada wartawan, Rabu (13/7) di Medan.

Dia juga meminta agar polisi kehutanan di Dinas Kehutanan masing-masing kabupaten se-kawasan Danau Toba dapat lebih tanggap mengantisipasi kebakaran di kawasan perbukitan Danau Toba. “Apalagi saat ini musim panas, tentu para personil Polhut di kawasan Danau Toba bisa lebih tanggap. Jika memang ada yang sengaja membakarnya, pelakunya dapat segera ditangkap dan diproses secara hukum. Kita harus saling koordinasi, dan proaktif memantau titik-titik api itu,” katanya.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan Danau Toba dapat segera melakukan penyelamatan alam dan hutan di kawasan Danau Toba. “Semua elemen masyarakat harus bersama menjaga kawasan Danau Toba. Apalagi pemerintah pusat telah memberikan perhatian serius untuk membangun kawasan Danau Toba menjadi salah satu tujuan wisata berkelas dunia,” katanya.

Harapan yang sama juga disampaikan Sekdaprovsu Hasban Ritonga. “Kita harapkan pemerintah di kawasan Danau Toba dapat segera melakukan penghutanan kembali bukit-bukit yang sudah terbakar. Itu bisa dilakukan melalui dinas kehutanan di 7 kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba. Jangan nanti hutan-hutan yang dibakar itu dialih fungsikan. Bila perlu pemerintah di kawasan Danau Toba juga jangan menerbitkan izin jika itu mau dialihfungsikan nanti. Inikan musim panas para Polhut di kawasan Danau Toba juga harus rajin turun langsung berpatroli memantau titik-titik api,” katanya.

Selain itu, dia juga menghinbau agar pemerintah di kawasan Danau Toba bisa segera mengatasi pencemaran air Danau Toba, sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah di kawasan Danau Toba dan Pemprovsu belum lama ini di kantor Gubsu.

“Lima dari tujuh kepala Daerah (KDH) se-kawasan Danau Toba setuju kawasan mereka bersih dari Keramba Jaring Apung (KJA) atau Zero KJA. Kelima kawasan tersebut Tapanuli Utara (Taput), Karo, Humbahas, Samosir dan Tobasa. Sedangkan dua KDH lainnya tidak menghadiri pertemuan tersebut pada Selasa (28/6),” katanya.

Dikatakannya, lima Kabupaten kawasan dan dua Hilir yakni Asahan dan Tanjung Balai hadir, dan mereka sepakat dengan Zero KJA. Karena salah satu penyumbang pencemaran air di Danau Toba itu akibat keberadaan KJA. Meskipun keberadaan KJA nantinya dikosongkan namun pemerintah tetap bertanggungjawab khusus terkait keberlanjutan mata pencarian masyarakat yang selama ini mengandalkan budi daya ikan KJA. “Mata pencarian mereka selanjutnya seperti apa pastilah harus kita pikirkan. Tetap ada penanganan dan solusilah yang diambil,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, dirinya juga menawarkan agar pemeritah daerah terkait sama-sama bergandeng tangan mendukung program pemerintah yang ingin menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia. Apalagi pemerintah pusat telah menunjukan keseriusannya dalam mendorong pariwisata Danau Toba sehingga lebih maju lagi dimasa-masa mendatang.

“Dana yang dikucurkan dari pusat untuk Danau Toba ini kan sangat besar. Pemerintah Pusat sangat bersungguh-sungguh jadi kita juga harus menyambutnya dengan semangat seperti mereka juga. Momentum ini jangan sampai disia-siakan,”ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu Hasban juga mengatakan kalau Keseriusan pemerintah untuk mengembangkan objek wisata Danau Toba dengan tidak mengabaikan kelestarian alamnya sekitar, termasuk hutannya. Bahkan pemerintah telah merencanakan untuk “mengimpor” ikan pora-pora atau yang juga disebut Bilih dari Danau Singkarak. “Habitat ikan pora-pora semakin berkurang akibat dampak tercemarnya lingkungan Danau Toba. Oleh pemerintah daerah dalam hal ini dibantu Kodam I BB akan menjemput ikan pora-pora dari Sumatera Barat dan akan kita tabur secara besar-besaran,” ujarnya.

Dijelaskan Hasban, sebelum penaburan ikan pora-pora secara besar-besaran nantinya tentunya langkah awal yang perlu diambil pemerintah adalah meastikan air Danau Toba tidak lagi tercemar. “Kalau airnya sudah tidak tercemar maka akan cepat berkembang biak. Sama dengan ikan mujahir. Kedepan selain destinasi wisata, masyarakat juga bisa menfaatkan hasil danau seperti penangkapan ikan secara tradisional yang tidak merusak lingkungan,” ujarnya.

Dikatakan Hasban, langkah awal yang akan diambil pihaknya adalah mengurangi penyebab pencemarannya air dari pakan dan kotoran ikan di KJA, membuat IPAL untuk limbah domestik dan Rumah Tangga dan pengedalian limbah dari pasokan air.

“Tiga sumber pencemaran itu kita perkecilah. Makanya kita sepakat dula zero KJA jadi nanti tinggal kotoran yang lama-lama itu saja yang dibersihkan. Kotoran bisa kita tarik menuju aliran pembuangan. Kalau sumber pencemarannya sudah berkurang maka air Danau Toba akan jernih. Soal perubahan mata pencarian nanti bisa berupa bantuan UKM atau tali asih. Tapi nanti akan ada pembahasan selanjutnya,” pungkasnya.(W03)

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional

Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi

Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

NextDev dari Telkomsel Roadshow di Kota Medan, Dihadiri Ratusan Anak Muda

Apes, Usai Transaksi 2 Pemain Sabu - Sabu Dicomot Polisi

Rayakan HLN ke-80, PLN Hadirkan Cahaya Harapan bagi Keluarga di Tapanuli Tengah