Anak Terjerat Judi Online Bikin PKH Terhenti, Warga Medan Ngadu ke Wali Kota

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Kreativitas Desainer Lokal Memukau di MFCF 2026, Ketua Dekranasda Kota Medan Beri Apresiasi Tinggi
• Rico Waas dan Airin Optimalkan Galeri Mustika Deli Dekranasda sebagai Ruang Promosi UMKM
• Di Merdang Merdem 2026, Wali Kota Medan Ajak Masyarakat Rawat Keberagaman dan Doakan Kabut Asap Segera Berlalu

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima keluarga Rosmina terhenti setelah anak laki-lakinya terdeteksi terlibat judi online (judol). Warga Kecamatan Medan Baru, itu meminta solusi kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar bantuan bagi keluarganya dapat diajukan kembali.

Aduan itu disampaikan Rosmina dalam kegiatan Sapa Warga di Jalan Sei Asahan, Sabtu (17/10/2026). Ia meminta agar anak laki-lakinya dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK) agar anggota keluarga lain, terutama anak perempuannya yang masih bersekolah, tetap berpeluang menerima bantuan.

Kondisi ekonomi keluarga Rosmina tengah sulit. Suaminya baru terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kini mencari nafkah dengan mengumpulkan barang bekas. Terhentinya PKH menambah beban keluarga yang masih harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Menanggapi aduan tersebut, Rico Waas meminta Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti menjelaskan langkah yang dapat ditempuh Rosmina. Khoiruddin menyampaikan bahwa keluarga yang terdampak masih dapat mengajukan perbaikan data sesuai prosedur yang berlaku.

Langkah yang perlu ditempuh antara lain menutup rekening bank yang digunakan untuk aktivitas terkait judol, menonaktifkan akun dompet digital seperti GoPay atau DANA, serta membuat surat pernyataan. Selanjutnya, keluarga dapat melapor melalui kelurahan agar data diperbarui dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Pemisahan KK juga dapat menjadi opsi agar anggota keluarga yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan kembali sebagai penerima bantuan sosial. Namun, pengajuan ulang tidak otomatis menjamin bantuan kembali diterima.

Khoiruddin menegaskan, keputusan akhir mengenai kelayakan penerima bantuan berada di tangan Kementerian Sosial, bukan pemerintah daerah. Selain melalui SIKS-NG, pengajuan juga dapat ditempuh melalui mekanisme usul sanggah atau aplikasi Perlinsos. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kreativitas Desainer Lokal Memukau di MFCF 2026, Ketua Dekranasda Kota Medan Beri Apresiasi Tinggi

Rico Waas dan Airin Optimalkan Galeri Mustika Deli Dekranasda sebagai Ruang Promosi UMKM

Di Merdang Merdem 2026, Wali Kota Medan Ajak Masyarakat Rawat Keberagaman dan Doakan Kabut Asap Segera Berlalu

Peringatan Hari Ulos Nasional Meriahkan Puncak MFCF 2026, Rico Waas Harap Tenun Lokal Mendunia

Wali Kota Medan Hadiri Open House Sekolah Rakyat, Sambut Kembalinya Hak Belajar Anak

Pemko Medan Optimalkan Realisasi APBD 2026