sumut24.co - Medan
Baca Juga:
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa, negara, dan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikannya dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Kota Medan sekaligus Gelar Pengawasan Daerah (Wasda) Kota Medan Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aryaduta Medan, Kamis (18/12/2025).
Dalam kegiatan yang dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan, Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, asisten dan staf ahli, pimpinan perangkat daerah, Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi, serta para camat dan lurah se-Kota Medan itu, Rico Waas menekankan setiap aparatur yang telah bersumpah menjadi abdi negara, namun masih terlibat dalam praktik koruptif, sejatinya telah mengkhianati amanah yang diberikan negara dan rakyat.
Ia menilai, tidak ada arti mencintai Merah Putih apabila masih membiarkan perilaku korupsi terjadi di lingkungan pemerintahan.
"Korupsi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat. Ketika kesalahan terus berulang, masyarakat bisa menganggapnya sebagai hal yang biasa. Ini kondisi yang berbahaya karena pemerintah akhirnya dipandang tidak memiliki integritas," tegasnya.
Rico Waas mengajak seluruh jajaran
Pemko Medan menjadikan momentum Hari Anti Korupsi sebagai refleksi dan otokritik bersama. Ia mengingatkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga penciptaan lapangan kerja.
Ia juga menekankan bahwa praktik koruptif kerap bermula dari hal-hal kecil yang dianggap sepele, seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, hingga ketidakdisiplinan, termasuk manipulasi absensi. Selain itu, Wali Kota Medan berpesan agar aparatur tidak terjebak pada gaya hidup berlebihan yang dapat memicu tindakan menyimpang dari nilai integritas.
Sebagai bagian dari upaya menanamkan nilai antikorupsi sejak dini, dalam kegiatan tersebut juga ditampilkan orasi dan pertunjukan teaterikal bertema antikorupsi yang dibawakan oleh siswa-siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Medan. Pertunjukan ini menjadi pengingat bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan Gelar Pengawasan Daerah Kota Medan Tahun 2025 bertujuan menyatukan semangat pencegahan korupsi dengan langkah evaluasi melalui hasil pengawasan internal yang konkret dan terukur.
"Melalui kegiatan ini, komitmen antikorupsi yang selama ini digaungkan diharapkan dapat diterjemahkan secara nyata oleh seluruh jajaran Pemerintahan Kota Medan," ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga bertujuan menegaskan dan memperbarui komitmen seluruh birokrasi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, serta menolak praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain itu, semangat antikorupsi disebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan guna mendorong partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan serta menjadikan integritas sebagai standar moral bersama.
Erfin Fahrurrazi menjelaskan bahwa data dan rekomendasi dari hasil Gelar Wasda dimanfaatkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam kebijakan perbaikan sistem yang fokus pada pencegahan dini praktik korupsi, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih efisien dan akuntabel.
"Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi bagian penting untuk mempercepat perbaikan tata kelola pemerintahan serta penyelamatan keuangan negara dan daerah," katanya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Medan juga memberikan penghargaan kepada perangkat daerah yang memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tertinggi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan tata kelola yang akuntabel.
Perangkat daerah penerima penghargaan AKIP tertinggi, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat DPRD Kota Medan, Asisten Administrasi Umum, Inspektorat Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pariwisata Kota Medan. (Rel)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News
