Mantan Direktur HAM Kejaksaan Agung RI ; dr. Aris Lebih Layak Mendapat Amnesti — Tegas dalam Podcast BUKA BUKAAN Bersama Abyadi Siregar"

Baca Juga:

• UPAYA AMNESTI UNTUK dr ARIS YUDHARIANSYAH – MENGGUGAT RASA KEADILAN DI TENGAH WARISAN PANDEMI
• Dinas Pariwisata Sumut Dinilai “Melawan” Instruksi Gubernur, Sekdis Akui Tak Paham Materi yang Dipresentasikan
• dr. Aris Yudhariansyah: Di Saat Dunia Sunyi, Ia Menjadi Suara yang Berani Berdiri

MEDAN — Pernyataan mengejutkan kembali menggema dari ruang podcast yang dipandu Abyadi Siregar, mantan Ketua Ombudsman Sumatera Utara, ketika Dr. Yuspar, SH., M.Hum, pakar hukum pidana dan mantan Direktur HAM Berat Kejaksaan Agung, menyampaikan pandangan keras soal urgensi amnesti bagi dr. Aris Yudhariansyah.

Dalam perbincangan terbuka dan lugas itu, Dr. Yuspar menegaskan bahwa dr. Aris jauh lebih layak menerima amnesti dibandingkan beberapa penerima amnesti sebelumnya yang berasal dari lingkaran politik nasional.

Ia menilai, kasus dr. Aris tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut keadilan substantif, pengabdian sebagai tenaga kesehatan, serta rekam jejak perannya pada masa pandemi.

> "Kalau kita bicara kelayakan moral dan kontribusi nyata, dr. Aris itu menolong rakyat di saat negara sedang panik pandemi. Ada konteks kemanusiaan yang kuat. Kalau ada penerima amnesti dari kalangan politik, saya melihat dr. Aris justru lebih memenuhi unsur kepatutan," ujar Dr. Yuspar.

Abyadi Siregar, yang dikenal sebagai figur pengawas pelayanan publik, menanggapi pernyataan itu dengan nada serius. Baginya, keberanian Dr. Yuspar membuka perspektif hukum yang jarang disampaikan ke publik adalah sesuatu yang memang penting untuk didengar.

"Publik perlu tahu siapa sebenarnya yang bekerja di lapangan dan siapa yang layak diberi pemulihan keadilan," kata Abyadi sembari menyoroti bagaimana kasus dr. Aris telah memantik perhatian luas.

---

DR. ARIS DINilai Menjadi "Korban Situasi Pandemi"

Menurut Dr. Yuspar, situasi pandemi Covid-19 merupakan keadaan luar biasa yang mesti dilihat dalam kacamata yang tidak sempit.
Tenaga medis bekerja dalam tekanan ekstrem, membuat keputusan cepat, dan sering kali dipaksa menghadapi risiko etik yang kompleks.

"Dalam hukum pidana, keadaan luar biasa harus menjadi pertimbangan luar biasa pula. Sementara beberapa tokoh politik yang dulu menerima amnesti justru berada dalam konteks kekuasaan dan kepentingan politik. Ini tidak bisa disamakan," tegasnya.

---

DORONGAN UNTUK PEMERINTAH

Pernyataan dalam podcast tersebut dipandang sebagai sinyal kuat bahwa wacana amnesti dr. Aris kini memiliki dasar akademik dan moral yang semakin menguat.

Dr. Yuspar menilai pemerintah tidak perlu ragu untuk mengambil langkah korektif apabila ditemukan fakta bahwa pemidanaan terhadap dr. Aris mengabaikan konteks kemanusiaan dan kontribusi sosialnya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

UPAYA AMNESTI UNTUK dr ARIS YUDHARIANSYAH – MENGGUGAT RASA KEADILAN DI TENGAH WARISAN PANDEMI

Dinas Pariwisata Sumut Dinilai “Melawan” Instruksi Gubernur, Sekdis Akui Tak Paham Materi yang Dipresentasikan

dr. Aris Yudhariansyah: Di Saat Dunia Sunyi, Ia Menjadi Suara yang Berani Berdiri

Mengembalikan Semangat dan Menjaga Warisan Kota Medan,

Mahkamah Agung Tegaskan dr. Aris Hanya Pelaksana Teknis, Bukan Pengambil Keputusan dalam Kasus APD Covid-19 Sumut

Terbukti Tidak Menerima Aliran Uang, ex jubir gugus tugas COVID 19 Prov. Sumatera Utara Dapat Keadilan di Mahkamah Agung.