Dugaan Aliran Dana Suap, Hakim Didesak Perintahkan JPU KPK Hadirkan Koordinator Tim Media Bobby Nasution

Baca Juga:

• Deli Serdang Optimalkan TKD untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
• Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa
• Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi

MEDAN — Majelis hakim didesak untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil keterlibatan pihak-pihak non-struktural seperti koordinator tim media Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution sekaitan kasus dugaan suap proyek jalan yang sedang bergulir saat ini.

Ketua Kalibrasi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (KAK-HAM), Antony Sinaga, SH, MHum, mengatakan upaya tersebut sangat dibutuhkan untuk membuka secara terang benderang kasus yang melibatkan mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting.

"Kami mohon perhatian KPK, Direktorat Penyidikan, dan Majelis Hakim yang mulia untuk mengungkap keseluruhan jaringan, termasuk koordinator tim media Bobby Nasution yang ikut survei ke Sipiongot dan menerima aliran dana dari pihak ketiga," ujar Antony dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat, 17 Oktober 2025.

Informasi yang diperolehnya, masukan agar jaringan non-struktural seperti koordinator tim media Gubernur Bobby dihadirkan ke persidangan selanjutnya kepada majelis hakim, telah disampaikan langsung ke yang bersangkutan. Informasi tersebut menurutnya bahkan ditanggapi positif oleh majelis hakim.

"Ini patut kita tunggu di sidang selanjutnya nanti. Saya yakini bahwa majelis hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu, yang memimpin persidangan kasus ini, merupakan salah satu hakim berintegritas yang dimiliki oleh lembaga kehakiman kita. Masyarakat Sumut dan bahkan Indonesia, sangat menginginkan agar semua yang terlibat dalam kasus tersebut dibongkar habis," ujarnya.

Dirinya juga mengapresiasi komitmen dari JPU KPK dalam persidangan dua pekan yang lalu di Pengadilan Negeri Medan, bahwa siap menelusuri lebih jauh aliran dana atas kasus dugaan suap ini, termasuk ke tim media Gubernur Bobby atau biasa dikenal sebagai 'tim media bapak'.

"Kasus ini sorotan nasional, maka dari itu harus dibuka terang benderang sehingga publik masih percaya dengan yang namanya peradilan dan hukum sebagai panglima di negara kita," pungkasnya.

Dalam sidang sebelumnya, saksi Ryan Muhammad, staf UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, mengungkap bahwa survei proyek jalan Ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu dilakukan tanpa surat tugas resmi. Ia menyebutkan, kegiatan tersebut bahkan dibiayai menggunakan dana di luar anggaran resmi.

"Saya diminta mencari kendaraan untuk tim media Gubernur Sumut dan menanggung biaya BBM serta akomodasi. Semua biayanya dibayarkan Pak Rasuli," ujar Ryan di hadapan majelis hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu.

Ryan menambahkan, dirinya sempat meminjam uang pribadi kepada Rayhan Piliang, anak terdakwa Akhirun Piliang alias Kirun, untuk menutupi biaya lapangan yang mendesak. Dana tersebut disebut berkaitan dengan kegiatan survei yang disebut "dadakan" usai acara off-road Gubernur Sumut di Padang Lawas Utara.

Dari keterangan itu, majelis hakim menilai ada indikasi kuat penggunaan dana proyek untuk kepentingan di luar struktur resmi pemerintah.

"Kalau benar dana proyek dipakai untuk kegiatan tim pribadi atau media bapak gubernur, itu penyimpangan berat. Ini bukan urusan survei teknis lagi," tegas Khamozaro.

Informasi yang dihimpun wartawan, beberapa jurnalis yang tergabung dalam "Tim Media Bapak" merupakan awak media nasional dan lokal yang rutin mendampingi agenda Gubernur Bobby Nasution. Sebagian di antaranya disebut menerima Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari APBD Sumut, bahkan ada yang kini tercatat sebagai tenaga honorer di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprovsu.

"Jika setiap kunjungan gubernur ke daerah, tim media itu difasilitasi penuh dengan SPPD dan akomodasi. Maka kalau kemudian ada aliran dana proyek itu ke mereka, itu harus dibuka terang oleh KPK," ujar aktivis anti korupsi di Medan, Otti S Batubara. ***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Deli Serdang Optimalkan TKD untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa

Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi

Mantan Anggota DPRD Sumut Dikabarkan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Langkat

KPK OTT Pejabat di Sumut, Diduga Terkait Kasus Korupsi

Awali Kepemimpinan di UIP SBU, GM Baru Pererat Silaturahmi Dan Kolaborasi Bersama Insan Media