BPBD Sumut Petakan 5 Jalur Rawan Longsor, Sejumlah Daerah Siaga Darurat Musim Hujan

MEDAN, - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan sedikitnya lima jalur utama di wilayah Sumut sebagai zona rawan longsor berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan tingkat frekuensi kejadian tiga tahun terakhir.

Baca Juga:

• Berakhir Duka! Ibu dan Anak Korban Longsor Wek I Batangtoru Ditemukan Meninggal
• Wali Kota Padangsidimpuan Percepat Pembangunan Huntap Korban Bencana, BNPB Beri Respons Positif
• Pemko BPBD turun langsung ke sejumlah lokasi yang dilanda banjir dan kerusakan

Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, menjelaskan bahwa peta kerawanan ini disusun untuk memperkuat langkah mitigasi menjelang rapat koordinasi seluruh kepala daerah dan kepala BPBD se-Sumatera Utara yang akan digelar besok.

"Peta kerawanan longsor di wilayah Sumut kami identifikasi berdasarkan tingkat frekuensi kejadian dalam tiga tahun terakhir. Ada beberapa jalur yang perlu diwaspadai, mulai dari Medan menuju Brastagi, Siborong-borong menuju Sidempuan, Siborong-borong menuju Tapanuli Utara, Merek menuju Dairi, hingga dari Gunung Sitoli menuju Nias Barat," ujar Tuahta di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (8/10).

Menurutnya, daerah-daerah tersebut memiliki tingkat kecuraman tinggi dan potensi peningkatan debit air tanah yang berpotensi memicu pergerakan tanah saat curah hujan ekstrem.

Beberapa wilayah diantaranya, terutama Kabupaten Karo, Dairi, dan Humbang Hasundutan, telah masuk dalam status siaga darurat bencana hidrometeorologi berdasarkan laporan BMKG dan hasil koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota.

"Lokasi-lokasi inilah yang kami antisipasi potensi kerawanannya. Besok saat rapat, kami akan menegaskan kembali kepada seluruh kepala daerah agar menyiapkan langkah siaga bencana di wilayahnya," tegasnya.

Tuahta menyebutkan bahwa instruksi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution melalui Surat Nomor 187.54/5/IMSD/2025 telah mengatur kewajiban seluruh bupati/walikota untuk menyiapkan rencana kontinjensi dan surat edaran kewaspadaan di wilayah masing-masing.

"Sebenarnya di surat instruksi Gubernur sudah tercantum. Tapi kami sangat yakin perlu sekali menegaskan kembali kepada para kepala daerah sebagai stakeholder utama," jelasnya.

Selain itu, BPBD juga akan meminta bukti berupa edaran resmi dari pemerintah kabupaten/kota yang menegaskan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat terutama pelaku kegiatan wisata, pengusaha, maupun kelompok masyarakat yang sering beraktivitas di kawasan perbukitan atau lereng dengan tingkat kecuraman tinggi.

"Kami akan meminta bukti edaran dari bupati/walikota yang mencakup seluruh objek kegiatan masyarakat. Termasuk yang berkaitan dengan kegiatan wisata, religi, atau aktivitas ekonomi di daerah perbukitan," kata Tuahta.

Diketahui, jalur Medan-Brastagi menjadi salah satu wilayah paling rawan longsor di Sumut, dengan titik kritis di kawasan Sibolangit dan Bandar Baru. Sementara itu, jalur Merek-Dairi dan Siborong-borong-Sidempuan kerap mengalami longsor besar setiap tahun akibat curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang labil.

BPBD Sumut juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di kawasan berlereng curam dan melaporkan segera tanda-tanda longsor seperti retakan tanah atau pohon miring ke posko siaga terdekat.

"Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi kita bisa mengendalikan kesiapsiagaan. Jadi semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat, harus aktif mencegah jatuhnya korban," pungkasnya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Berakhir Duka! Ibu dan Anak Korban Longsor Wek I Batangtoru Ditemukan Meninggal

Wali Kota Padangsidimpuan Percepat Pembangunan Huntap Korban Bencana, BNPB Beri Respons Positif

Pemko BPBD turun langsung ke sejumlah lokasi yang dilanda banjir dan kerusakan

Hujan Deras Picu Longsor di Sembahe, Lima Orang Tewas

Banjir dan Longsor Jadi Alarm, MAPALA Se-Indonesia Soroti Hutan Tapanuli

Pemprov Sumbar Alokasikan Rp. 2 Miliar untuk Pemulihan Irigasi Longsor Banda Gadang.