Rekam Jejak PT Daffa Buana Sakti Amburadul, Jaga Marwah: Kejatisu Harus Panggil, Periksa dan Tangkap

Baca Juga:

• Kemnaker Perkuat Kompetensi Tenaga Kerja di Medan Sesuai Kebutuhan Industri
• Perkuat Sinergi Informasi Ketenagalistrikan, PLN UIP Sumbagut Gelar Media Gathering Ramadan 2026
• Wabup Asahan: Asahan Siap Menjadi Penopang Tenaga Kerja untuk KEK Sei Mangkei

Medan – Polemik status tenaga outsourcing di Sekretariat DPRD Sumatera Utara (Sumut) menuai sorotan publik. Pergantian penyebutan staf DPRD yang sebelumnya dikenal sebagai staf ahli kini berganti menjadi "Pramu Ruang" usai penghapusan tenaga honorer pada 16 September 2025.

Seluruh kebutuhan tenaga non-PNS di DPRD Sumut dialihkan ke sistem outsourcing, dengan PT Daffa Buana Sakti sebagai pemenang tender penyedia tenaga kerja. Namun, nomenklatur baru yang menyamakan staf DPRD dengan pramu ruang dianggap janggal dan merendahkan martabat mereka.

Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah), Edison Tamba, menilai perubahan istilah itu bukan sekadar persoalan administratif.

"Staf DPRD bukanlah sekadar pramu ruang. Mereka bagian integral dari sistem pendukung kerja dewan. Mengganti penyebutan dengan istilah yang berkonotasi merendahkan jelas tidak pantas, bahkan dapat mencoreng marwah lembaga legislatif," tegas Edison di Medan, Selasa (30/09/2025).

Edison mendesak pimpinan DPRD Sumut segera memanggil Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk memberi penjelasan. Ia menilai publik berhak tahu apakah perubahan nomenklatur itu hanya kekeliruan administratif atau justru ada maksud tertentu di baliknya.

Selain itu, ia menyoroti soal transparansi kontrak kerja. Menurutnya, salinan kontrak outsourcing hanya dimiliki PT Daffa Buana Sakti, sementara tenaga kerja yang menandatangani tidak memegang dokumen resmi.

"Sekwan bersama perusahaan pemenang tender harus dipanggil untuk menjelaskan duduk persoalannya. DPRD wajib memastikan keadilan bagi stafnya sendiri, bukan membiarkan mereka diperlakukan semena-mena," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Edison juga menuding ada dugaan penyimpangan dalam proses tender hingga rekam jejak PT Daffa Buana Sakti. Ia mengungkapkan, perusahaan tersebut pernah bermasalah dalam sejumlah proyek infrastruktur.

"PT Daffa Buana Sakti pernah mengerjakan Jembatan Sei Air Tenang di Kecamatan Batang Serangan yang diduga rusak hingga roboh. Bahkan proyek bendungan di Desa Pematang Kuala, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, baru selesai saja sudah retak dan tidak sesuai RAB," bebernya.

Lebih jauh, Edison menilai tender yang dimulai 21 Mei 2025 dengan masa kerja 210 hari itu penuh kejanggalan. PT Daffa Buana Sakti disebut menang hanya dengan selisih penawaran 0,11%, sementara penawaran lain yang lebih rendah justru digugurkan tanpa alasan jelas.

"Ini patut diduga kuat ada praktik suap, permainan tender, bahkan indikasi 'pengantin bawaan' dari kepala daerah dalam menentukan pemenang. Kami juga menduga ada oknum aparat hukum yang membekingi perusahaan ini. Jika benar, ini bukan lagi sekadar teknis proyek, tetapi praktik kolusi dan mafia proyek," tegasnya.

Atas dasar itu, Jaga Marwah mendesak aparat penegak hukum turun tangan mengusut Pokja/ULP dan PT Daffa Buana Sakti.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kemnaker Perkuat Kompetensi Tenaga Kerja di Medan Sesuai Kebutuhan Industri

Perkuat Sinergi Informasi Ketenagalistrikan, PLN UIP Sumbagut Gelar Media Gathering Ramadan 2026

Wabup Asahan: Asahan Siap Menjadi Penopang Tenaga Kerja untuk KEK Sei Mangkei

35 Orang Tenaga Teknis Khusus Dinsos Tanjungbalai Dilantik Mensos RI Jadi PPPK

Bupati Asahan Dorong Lahirnya Tenaga Kesehatan Profesional

Full Keliling Sumut! Yuk Intip Jadwal Padat Kunker Komisi IX DPR RI Dr. Sihar Sitorus di Tabagsel