Dinilai Lemah, Kepemimpinan Ketua DPRD Sumut Dipertanyakan

Baca Juga:

• Kejati Sumut Panggil Empat Anggota DPRD Medan
• Ketum IMI Bamsoet Berikan Uang Pembinaan Rp 50 Juta Kepada Pembalap Dunia Aquabike Boanerges Ratag dari Papua Barat
• Ketua Umum DMDI Indonesia dan Ketua DMDI Sumut Gelar Pertemuan Silaturrahim, Bahas Persiapan Konvensyen DMDI ke-23 di Jakarta

Medan – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Gemala Putra Sinik, menilai langkah Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus, melaporkan Wakil Ketua DPRD Deliserdang, Hamdani Syahputra, ke Polda Sumut justru memperlihatkan lemahnya kepemimpinan.

"Melaporkan Hamdani ke polisi tanpa dasar kuat hanya menunjukkan kepemimpinan Erni yang lemah. Belum saatnya Erni menjadi Ketua DPRD. Kasihan Partai Golkar yang menugaskannya, karena setiap blunder selalu menyeret nama partai," kata Azhari kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).

Menurut Azhari, sejak menjabat, Erni kerap menimbulkan kontroversi. Ia menyinggung polemik terkait isu empat pulau, wacana sekolah lima hari, hingga laporan ke polisi terhadap Hamdani. "Golkar yang selalu kena getahnya. Keputusan menempatkan Erni sebagai ketua terlalu dipaksakan," ujarnya.

Azhari menambahkan, tindakan melaporkan Hamdani berpotensi memunculkan konflik internal ke ruang publik. "Hamdani adalah Ketua Golkar Deliserdang, sedangkan Erni pengurus Golkar Sumut. Lucunya, pemilik akun dan warganet yang berkomentar tidak dilaporkan, hanya Hamdani yang jadi sasaran," katanya.

Ia menilai, persoalan tersebut mestinya dapat diselesaikan secara internal. "Sesama kader harusnya saling komunikasi. Erni tidak bijak, terlalu reaktif. Baru komentar di media sosial saja tidak mampu dihadapi, bagaimana jika berhadapan dengan dinamika politik dan perdebatan di DPRD?" ujar Azhari.

Kompromi Politik

Selain menyoroti kepemimpinan, Azhari juga mengaitkan posisi Erni dengan kompromi politik antara keluarga Sitorus dan Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution. Ia menyinggung peran Hendrianto Sitorus, kakak Erni, yang disebut-sebut sebagai bakal calon Ketua Golkar Sumut, serta penunjukan Muhammad Suib, Sekda Labuhanbatu Utara, sebagai pejabat di Pemprov Sumut.

"Semua itu tidak terlepas dari kompromi politik. Imbalannya, Erni harus mendukung kebijakan Bobby, meski kebijakan tersebut tidak populer," kata Azhari.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi melemahkan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawas, sekaligus merugikan Golkar dalam jangka panjang.

"Fraksi-fraksi di DPRD Sumut seharusnya membuat mosi tidak percaya, dan Golkar perlu mengevaluasi bahkan memberhentikan Erni dari jabatan Ketua DPRD. Masih banyak kader yang lebih layak," pungkas Azhari.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejati Sumut Panggil Empat Anggota DPRD Medan

Ketum IMI Bamsoet Berikan Uang Pembinaan Rp 50 Juta Kepada Pembalap Dunia Aquabike Boanerges Ratag dari Papua Barat

Ketua Umum DMDI Indonesia dan Ketua DMDI Sumut Gelar Pertemuan Silaturrahim, Bahas Persiapan Konvensyen DMDI ke-23 di Jakarta

Tokoh Masyarakat Mantan Ketua PAN Sumut , H. Ibrahim Sakty Batubara Tutup Usia

Upacara Peringatan HUT ke - 80 Kemerdekaan RI, Erwin Efendi Lubis bacakan Teks Proklamasi

Tersentuh Lihat Perjuangan Mahasiswi, Ketua DPRD Madina Turun Tangan Beri Bantuan