Pernyataan Presiden Soal “Indonesia Gelap” Dinilai Serius, Kornas Desak Penegak Hukum Ungkap Aktor di Balik Aksi

Baca Juga:

• Ketua MKGR Sumut Darma Putra Rangkuti Hadiri Rakornas di Jakarta, Perkuat Konsolidasi Organisasi
• Tolak Ide Tito Menambah Ditjen BUMD Kemendagri
• Kornas Minta KPK Segera Bidik Aktor Intelektual Dibalik Kasus Korupsi Topan Ginting

JAKARTA— Pernyataan Presiden Joko Widodo—eh, Presiden Prabowo Subianto—yang menyebut para koruptor sebagai pihak di balik aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" dan tagar #KaburAjaDulu menuai sorotan. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti pernyataan Presiden dengan mengusut aktor-aktor yang dituding terlibat.

Dalam pidato di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Minggu (20/7/2025), Presiden Prabowo menyatakan bahwa aksi mahasiswa yang digelar oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) bukan gerakan spontan. Menurutnya, gerakan itu direkayasa dan dibiayai oleh pihak-pihak yang disebutnya sebagai koruptor.

> "Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin... Ya, koruptor-koruptor itu yang membiayai demo-demo itu," ujar Prabowo di hadapan peserta kongres.

Pernyataan ini disampaikan setelah serangkaian aksi protes mahasiswa yang berlangsung di Jakarta pada 17 dan 20 Februari 2025. Dalam aksinya, BEM SI membawa sembilan tuntutan utama, antara lain menolak dwifungsi TNI, menolak revisi UU Minerba, menuntut evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.

Desakan Kornas

Menanggapi pernyataan Presiden, Presidium Kornas, Sutrisno Pangaribuan, menyatakan bahwa tuduhan terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil tidak bisa dianggap enteng. Karena itu, Kornas mendorong Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti pernyataan Presiden secara serius.

> "Jika benar para koruptor berada di balik aksi tersebut, maka Polri dan Kejagung wajib membongkar dan menangkap mereka. Tetapi jika tuduhan itu tidak berdasar, maka ini adalah bentuk pembunuhan karakter terhadap gerakan mahasiswa," ujar Sutrisno dalam keterangan pers tertulis, Senin (21/7/2025).

Menurut Sutrisno, mahasiswa dan masyarakat sipil selama ini menjadi bagian penting dalam gerakan antikorupsi di Indonesia. Oleh sebab itu, tuduhan bahwa mereka digerakkan oleh koruptor menjadi ironi yang mencemaskan.

Konsekuensi Hukum

Kornas juga mengingatkan bahwa pernyataan seorang presiden, terutama yang menyebut nama kelompok tertentu terkait tindakan melawan hukum, memiliki konsekuensi hukum. Selain harus bisa dibuktikan, tuduhan tersebut tidak boleh berhenti pada level opini publik.

> "Kita tidak boleh membiarkan pernyataan itu menjadi sebatas klaim politik. Negara ini memiliki aparat penegak hukum yang harus bergerak, diminta atau tidak, untuk membuktikan ucapan presiden," tambah Sutrisno.

Kornas menyerukan agar pertemuan antara Presiden dan perwakilan mahasiswa serta masyarakat sipil segera difasilitasi. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi tuduhan, serta mengidentifikasi siapa saja yang disebut sebagai koruptor di balik gerakan tersebut.

Aksi Mahasiswa Bukan Tanpa Alasan

Aksi "Indonesia Gelap" yang digagas BEM SI dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dinilai kurang berpihak pada rakyat. Beberapa isu yang mereka angkat antara lain soal pengelolaan APBN, transparansi pajak dan pembangunan, serta pelanggaran HAM dan supremasi sipil.

Dengan nada tajam, Presiden Prabowo menanggapi gerakan tersebut dengan mengatakan, "Indonesia gelap, kabur aja deh. Kabur aja lu. Emang gampang lu di situ, di luar negeri?"

Kornas menegaskan, jika Presiden meyakini Indonesia sedang cerah, maka pembuktian ucapan soal keterlibatan koruptor adalah langkah krusial. Tanpa itu, semangat antikorupsi justru bisa dikaburkan oleh narasi politik yang tidak berdasar.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua MKGR Sumut Darma Putra Rangkuti Hadiri Rakornas di Jakarta, Perkuat Konsolidasi Organisasi

Tolak Ide Tito Menambah Ditjen BUMD Kemendagri

Kornas Minta KPK Segera Bidik Aktor Intelektual Dibalik Kasus Korupsi Topan Ginting

BINJAI MENUJU KEGELAPAN: Ketika Kepemimpinan Baru Gagal Menyalakan Harapan

Kasus Dugaan Penggelapan Sertifikat, MPN Sumut Desak IHS Kembalikan Sertifikat ke Pemilik

Laga Balak.. Viral Penggelapan Mobil oleh Kades Pudun Jae Padangsidimpuan ternyata Sudah SP3, "Saya pun Korban, Uang Belum Kembali"