Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
Baca Juga:
Proyek Lampu Jalan LED, yang kini dijuluki warga sebagai Lampu Pocong, menelan dana Rp25,7 miliar dari APBD 2022–2023. Namun, lampu-lampu tersebut rusak bahkan sebelum sempat digunakan. Audit internal menyebut kerugian mencapai Rp21 miliar. Hingga pertengahan 2025, pengembalian dana oleh kontraktor belum terlaksana.
Tak kalah kontroversial, proyek revitalisasi Lapangan Merdeka yang diharapkan menjadi ikon baru ruang publik Medan justru diwarnai penggunaan material bekas untuk basement lift. Dengan total anggaran Rp632,5 miliar sejak 2022, warga mempertanyakan kualitas dan urgensinya.
Lalu proyek renovasi Stadion Teladan yang semula ditargetkan rampung Oktober 2024, ternyata molor hingga diperkirakan selesai antara April–Juni 2025. Ironisnya, tambahan anggaran Rp81 miliar kembali dikucurkan tahun 2025, menjadikan total nilai proyek ini Rp560 miliar.
Proyek keempat, Revitalisasi Lapangan Kebun Bunga menelan anggaran Rp161,9 miliar, namun hingga pertengahan 2025, progres fisik belum terlihat jelas di lapangan.
Azmi Hadli: KPK Harus Turun dan Periksa Bobby
Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), M. Azmi Hadli, menyatakan keprihatinannya atas lemahnya pengawasan dan potensi korupsi sistemik dalam pelaksanaan mega proyek di Kota Medan.
"Kami mendesak KPK segera membentuk tim penyelidikan dan memeriksa seluruh rangkaian penganggaran dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut, termasuk memeriksa mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution," kata Azmi kepada wartawan, Sabtu (20/7/2025).
Azmi menegaskan bahwa proyek-proyek multiyears seperti ini sangat rawan praktik mark-up, pengadaan fiktif, hingga kongkalikong antar pihak kontraktor dan pejabat pemerintah daerah.
"Total anggarannya fantastis, tapi hasilnya sangat tidak sebanding. Ini patut dicurigai bukan sekadar kelalaian, tapi indikasi kuat ada praktik korupsi berjamaah," tegasnya.
"KPK jangan menunggu laporan formal dari daerah. Kalau sudah ada indikasi kuat pemborosan dan kerugian negara, harus segera turun tangan. Rakyat Medan butuh keadilan," tambah Azmi.red2
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
sumut24.co MedanKomisaris dan Direksi PT Bank Sumut (Perseroda) kompak bicara tentang transformasi perusahaan yang diharapkan dapat menduk
Ekbis
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di Aula Kantor Camat T
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim membahas program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) b
News
Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok
kota
Momentum HPN ke80 Tahun 2026, AKBP Wira Prayatna bersama Jurnalis Kompak Jaga Kamtibmas di Mako Polres Padangsidimpuan
kota
Bupati Putra Mahkota Alam Pimpin Rapat Penting, Palas Ramadhan Fair 2026 Siap Digelar
kota
HPN ke80, Pemkab Palas Gelar Ramah Tamah Bersama Insan Pers Bupati PMA Tekankan Peran Pers Sehat untuk Bangsa Kuat
kota
Bupati Saipullah Resmikan Lopo Tepsun, Ekonomi Desa Padang Laru Diproyeksi Meningkat
kota
Pemkab Padang Lawas Utara Tes Urine Pejabat, Bupati Tegaskan Perang Total Lawan Narkoba
kota