Demo di KPK, KAMAK Desak KPK Jangan Takut Periksa Gubernur Sumut Bobby Nasution

MEDAN – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/7/2025). Dalam aksinya, mereka mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek infrastruktur jalan senilai Rp 231,8 miliar dari APBD Sumut tahun anggaran 2025.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Marwan Dasopang Menggema di Gedung KPK
• Gubernur Bobby Nasution Tekankan Kolaborasi Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan
• Gubernur Bobby Nasution Apresiasi Dukungan Brimob Berantas Narkoba di Sumut

Koordinator Aksi KAMAK, Saipul Adam, mengatakan bahwa proyek tersebut menyeret nama Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

"Bagaimana mungkin seseorang yang sudah ditetapkan tersangka OTT KPK justru kembali dilantik menjadi pejabat oleh Gubernur Sumut? Ini menunjukkan adanya pembiaran," kata Asep Haliar, Koordinator Lapangan KAMAK, yang turut hadir dalam aksi.

Menurut KAMAK, Gubernur Bobby Nasution patut diduga mengetahui dan turut terlibat dalam proyek tersebut, sehingga perlu dimintai keterangan secara resmi oleh KPK.

Selain itu, KAMAK juga meminta KPK memeriksa kembali kinerja Bobby Nasution selama menjabat sebagai Wali Kota Medan periode 2021 hingga 2024. Mereka menilai terdapat sejumlah proyek bermasalah yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Beberapa proyek yang disorot KAMAK antara lain:

Proyek pemasangan lampu jalan senilai Rp 25,7 miliar (yang dikenal dengan istilah "Lampu Pocong"),

Pembangunan tiga gapura dari APBD Kota Medan tahun 2022,

Dugaan korupsi proyek Islamic Center,

Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan,

Serta 13 paket pekerjaan drainase yang diduga bermasalah dari sisi volume dan spesifikasi teknis.

"Banyak proyek infrastruktur yang diduga tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Saipul.

Dalam pernyataannya, KAMAK juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Bobby Nasution serta mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumut agar menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Selain Bobby Nasution, KAMAK turut mendesak KPK agar memanggil kembali Akbar Hilmawan Bukhoiri, yang disebut-sebut terlibat dalam kasus suap bersama mantan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.

Mereka juga mendorong KPK agar tidak ragu menetapkan Samuel Nababan sebagai tersangka dalam kasus Blok Medan, yang menurut mereka merupakan orang dekat Bobby Nasution.

"KPK jangan takut menetapkan tersangka, termasuk jika itu menyentuh orang-orang dekat pejabat penting di Sumut," tegas Asep.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Marwan Dasopang Menggema di Gedung KPK

Gubernur Bobby Nasution Tekankan Kolaborasi Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Gubernur Bobby Nasution Apresiasi Dukungan Brimob Berantas Narkoba di Sumut

Peringatan Hari Santri 2025, Gubernur Bobby Nasution Minta PBG Pondok Pesantren Digratiskan

Dugaan Aliran Dana Suap Proyek Jalan ke ‘Tim Media Bapak’, Sumut Institute Sebut Wewenang Normatif Hakim Memanggil Pihak Terkait

KAMAK Desak Kejatisu Tetapkan Pengembang Citraland dan Pejabat Daerah Jadi Tersangka