Gubernur Harus Pilih Orang Berpengalaman Dalam Mengisi Jabatan Eselon II

MEDAN, - Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyarankan Gubernur Sumut Bobby Nasution menempatkan orang yang memiliki pengalaman dalam mengisi jabatan eselon II atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Siapkan Puskesmas Mandrehe Naik Kelas, Layanan Rawat Inap dan Dokter Spesialis Diperkuat
• Pemprov Sumut Targetkan Asahan, Tanjungbalai, dan Labura Bebas Pasung ODGJ
• Gubernur Bobby Nasution Siapkan Gudang Logistik di Nias untuk Jaga Pasokan Saat Cuaca Buruk

Wakil Ketua Komis A Zeira Salim Ritonga mengatakan dalam penempatan eselon II yang dilakukan lewat uji kompetensi, Pemprov Sumut harus melaksanakan fair, terbuka dan transparan.

"Tapi paling tidak kita carik orang yang berpengalamanlah di bidang itu, siapa pun boleh, harus dilksanakan terbuka, mau dari dalam atau dari luar, selama ujian kompetensi itu menyatakan bahwa orang yang diangkat itu layak dan bisa bertanggungjawab dan kredibel untuk menduduki jabatan eselon II itu sah sah saja," kata Zeira saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/7).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan agar uji kompetensi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan ataupu mekanisme yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Tapi kalau dia sistemnya angkat mengatkan tidak boleh, saya kiri didalam mekanisme kan sudah diatur dalam Permendagri, dan itu aturan mainya sudah diatur BKN," ungkapnya.

Informasi yang dihimpun wartawan, pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Sumut banyak didominasi pejabat impor dari Kabupaten dan Kota.

Para pejabat yang menduduki jabatan eselon II ini diduga banyak membatu mensukseskan kemenangan Bobby Nasution pada Pilgub 2024 lalu.

Namun begitu, Zeira mengaku tidak bisa memberikan komentar lebih jauh terhadap dugaan ini. Dia menyebutkan tidak bisa menganalisa sesuatu yang belum ada bukti dan ketetapan.

"Karenakan PNS tak boleh menjadi tim sukses, karena kalau dia tim sukes harus berenti dari PNS. Atau ada hasil pengadilan yang menetapkan dia pendukung salah satu calon, saya beramsumsi bahwa ketika di ASN maka dia harus independent, memiliki hak pilih benar, tapi tidak sebagai tim sukses," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bobby Nasution Siapkan Puskesmas Mandrehe Naik Kelas, Layanan Rawat Inap dan Dokter Spesialis Diperkuat

Pemprov Sumut Targetkan Asahan, Tanjungbalai, dan Labura Bebas Pasung ODGJ

Gubernur Bobby Nasution Siapkan Gudang Logistik di Nias untuk Jaga Pasokan Saat Cuaca Buruk

Sok Gercep, Padahal Loak

Pendapatan RS Haji Medan Tumbuh Signifikan, Targetkan Rp 203 Miliar di 2026

Sumut Jadi Kontributor Utama, Mentan Ajak Mahasiswa USU Kawal Swasembada Pangan