Kejaksaan Agung Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina
Kejaksaan Agung Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina
kota
Baca Juga:
MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini masih terus mendalami kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut. Termasuk, akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution, yang merupakan atasan langsung Kadis PUPR Topan Obaja Putra Ginting.
Akademisi dari Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Medan Dr. KRT H. Mardi Mulyono Surbakti (foto), mengatakan itu kepada Waspada, Senin (14/7). Dia menjawab pertanyaan tentang kesan yang timbul di masyarakat kalau KPK dinilai terlalu lambat menangani kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut tersebut.
Seperti diberitakan media massa, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya belum akan memanggil Gubsu Bobby Nasution, terkait proyek yang menjerat Topan Ginting, yang diketahui sebagai orang dekatnya Bobby Nasution. Sekalipun, di awal-awal penangkapan Topan Ginting, Gubsu Bobby Nasution, telah memberikan penjelasan kepada wartawan, kalau dia bersedia saja, kapanpun diperiksa KPK.
Menanggapi pernyataan ini, politisi senior Partai Golkar Sumut Hardi Mulyono, menyampaikan pendapatnya. Dia bilang, itu hanya terkait soal gaya kepemimpinan saja, yakni antara kepemimpinan KPK yang lama dengan yang sekarang.
Dikatakan mantan anggota DPRD Medan dua periode ini, kalau pimpinan KPK yang lalu, malah bukan hanya mendalami kasus yang sedang ditangani saat ini saja, tapi malah mereka sampai menjadikan penangkapan yang dilakukan, sebagai pintu masuk saja untuk menelusuri kasus-kasus lainnya. ''Hal ini sedikit berbeda dengan penanganan kasus OTT terhadap Topan Ginting, saat ini,'' kata Hardi.
Namun begitu, Hardi Mulyono, mengaku yakin KPK akan menelusuri kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut tersebut sampai tuntas. Termasuk akan memeriksa Gubsu Bobby Nasution.
Karena, menurut mantan anggota DPRD Sumut ini, tidak mungkin, kasus yang melibatkan Topan Ginting ini, tidak ada hubungannya dengan pucuk pemerintahan, yakni Gubsu Bobby Nasution. "Semua warga di republik ini sudah tahu, jika Topan itu diangkat dari mana, dan oleh siapa dan jadi apa. Jadi, sudah pastilah dia ini (Topan), ditunjuk sebagai pencari dana atau ujung tombak dari Bobby Nasution," sebutnya.
Karena itu, Hardi Mulyono, mengaku sangat yakin kalau KPK akan terus mendalami kasus korupsi di Dinas PUPR Sumut ini. ''Terlebih sekarang presidennya adalah Prabowo, yang selalu 'berteriak' untuk membersihkan korupsi,'' tambahnya.
Namun di sisi lain, kata Hardi, masyarakat juga harus maklum tentang posisi pimpinan KPK. Dimana mereka ditunjuk pada saat kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan begitu, Hardi menyakini, sekarang ini pimpinan KPK sedang mencari cara bagaimana mereka tidak disalahkan oleh 'Geng Solo,' bila memeriksa Bobby Nasution. Jadi, ini hanya soal gaya. Jadi bagaimana cara mereka (pimpinan KPK) supaya bisa 'menyenangkan Bapak,' dan juga tidak mengecewakan masyarakat,'' katanya.red2
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Kejaksaan Agung Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina
kota
KPK Diminta Segera Panggil Bobby Nasution Terkait Kasus OTT Topan Ginting
kota
Ketua YHA Ijeck Resmikan Masjid ke 60 di Kabupaten Mandailing Natal
kota
KORSA Nilai Sekda Sumut Profesional Tangani Kebijakan Pangan, Kritik DPRD Dinilai Kurang Proporsional
kota
Hasyim SE Buktikan Politik Humanis Berbagi Bersama Santri dan Anak Panti di HSN
kota
SMAN 1 Medan Unggul Sementara, Turnamen Kapolda Sumut Cup 2025 Semakin Seru Menuju Semifinal
kota
Wujud Kepedulian Polri! Brimob Polda Sumut Antar Jemput Anak Sekolah di Tapanuli Selatan
kota
Tinjau Jalan Provinsi Putus Akibat Longsor, Bupati Simalungun Perintahkan Kadis PUTR Lakukan Perbaikan Sementara
kota
Bupati Simalungun Kunjungi RSUD Tuan Rondahaim Pastikan Pelayanan Prima untuk Masyarakat
kota
Terbongkar di Sidang Kebohongan Mulyono Ternyata Terima Suap Rp1,175 M, Bukan Rp200 Juta
kota