KAMAK Desak KPK Tuntaskan Dugaan Korupsi Libatkan Orang Dekat Mantan Wali Kota Medan dan Kasus Suap Eks Wali Kota

Jakarta– Koordinator Kelompok Mahasiswa Anti Korupsi (KAMAK), M. Azmi Hadli, bersama dengan massa dari Lembaga AMDHI dan AMPUH, kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Mereka menuntut agar KPK tidak melupakan dan segera menuntaskan dugaan kasus korupsi Blok Medan yang disebut-sebut melibatkan SN, orang dekat mantan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. SN diketahui telah dua kali mangkir dari panggilan KPK.

Baca Juga:

• Konsultasi Publik Penyusunan RDTR Tanjungbalai 2026–2046 Dibuka Wakil Wali Kota
• Hari HAM Sedunia,400 Orang Nasibnya Digantung
• KAMAK Desak Penetapan Tersangka: Kasus Suap Rp 1,1 Miliar yang Seret Mantan Kadis PUPR Sumut Mulyono Mandek

Selain itu, KAMAK juga mendesak penuntasan dugaan kasus suap mantan Wali Kota Medan, Zulmi Eldin. Kasus ini diduga melibatkan Akbar Hilmawan, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang rumahnya sempat digeledah KPK pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Zulmi Eldin.
Tuntutan Lanjutan Aksi KAMAK
Menyikapi perkembangan kasus-kasus tersebut, KAMAK menyatakan akan melanjutkan aksinya dengan beberapa tuntutan utama:
* Panggil Paksa SN: Mendesak KPK untuk segera melakukan panggilan paksa terhadap SN karena telah dua kali mangkir dan dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus Blok M.
* Periksa Kembali Akbar Hilmawan: Meminta KPK untuk kembali memeriksa Akbar Hilmawan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Zulmi Eldin.
* Periksa Bobby Nasution: Mendorong KPK untuk memeriksa dan menetapkan Bobby Nasution dalam kasus suap yang turut melibatkan Topan Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara.
* Bongkar Proyek Pemko Medan: Mendesak KPK untuk memeriksa dan membongkar dugaan korupsi dalam proyek-proyek di Pemerintah Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2021 hingga 2024.
Desakan ini menunjukkan komitmen KAMAK dalam mengawal kasus-kasus dugaan korupsi di Sumatera Utara, khususnya yang berkaitan dengan pejabat publik dan orang-orang di lingkar kekuasaan. Masyarakat menanti langkah konkret KPK dalam menanggapi tuntutan ini demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Konsultasi Publik Penyusunan RDTR Tanjungbalai 2026–2046 Dibuka Wakil Wali Kota

Hari HAM Sedunia,400 Orang Nasibnya Digantung

KAMAK Desak Penetapan Tersangka: Kasus Suap Rp 1,1 Miliar yang Seret Mantan Kadis PUPR Sumut Mulyono Mandek

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Serahkan Bantuan CSR dan Penghargaan PBB-P2

Wali Kota menerima kunjungan Ombudsman RI di rumah dinas

Wali Kota bersama Forkopimda mengunjungi SPBU dalam Proses Pengisian BBM antrian Panjang