Kemendagri Siapkan Langkah Strategis Fasilitasi Penyelesaian Polemik Status Empat Pulau Aceh–Sumut

Baca Juga:

• Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Keputusan Presiden Ditunggu Pekan Depan
• Sengketa Empat Pulau: Kesepakatan 1992 Masih Sah, Aceh Punya Dasar Hukum Kuat
• DPR RI Sesalkan Pemindahan 4 Pulau dari Aceh Singkil ke Tapanuli Tengah: Diduga Ada Kepentingan Tambang

Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menjelaskan, Kemendagri siap mendukung penyelesaian polemik atas status kepemilikan empat pulau yang menjadi diskursus antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Pihaknya juga siap memfasilitasi upaya tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

"Terbuka sekali kemungkinan kedua gubernur difasilitasi oleh Kemenko [Bidang Politik dan Keamanan] dan Menteri Dalam Negeri untuk bertemu, dengan kedua gubernur dan Tim Pembakuan [Nama] Rupabumi untuk memperoleh penjelasan," ujar Safrizal dalam keterangan persnya di hadapan awak media yang berlangsung di Gedung H Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Adwil Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Ia meminta semua pihak untuk menunggu detail resmi rencana tersebut. Yang jelas, saat ini pihaknya telah melaporkan hasil terkini upaya penyelesaian tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Begitu pula Deputi terkait di Kemenko Polkam juga telah melaporkan situasi yang sama kepada Menko Polkam.

Safrizal menjelaskan, penetapan status administrasi empat pulau yakni Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang sebagai wilayah Sumut telah melalui proses panjang. Safrizal menyebut kedua wilayah tersebut bersepakat untuk menyerahkan keputusan kepada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Hal ini lantaran kedua daerah belum menemukan titik terang atas polemik yang terjadi selama kurang lebih 20 tahun.

"Setelah [polemik terjadi] berulang-ulang, diajukan dan ada kesepakatannya bahwa [keputusan mengenai wilayah administrasi empat pulau] diserahkan kepada tim pusat pembakuan dengan satu klausa patuh terhadap keputusan Tim Pembakuan Nama Rupabumi, maka diputuskan," imbuhnya.

Ia menyambut baik apabila kedua belah pihak dapat bertemu untuk membahas solusi terbaik atas polemik empat pulau tersebut. Menurutnya, tim dari pemerintah pusat akan terus berupaya mendorong penyelesaian polemik itu dengan mempertemukan pihak terkait. Harapannya, keputusan terbaik dapat dihasilkan dan diterima oleh para pihak.

"Tidak berkeras Kemendagri. Kalau ketemu, oh sepakat berdua gubernur, sudah kita tinggal administratif mengesahkan," tandas Safrizal.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Keputusan Presiden Ditunggu Pekan Depan

Sengketa Empat Pulau: Kesepakatan 1992 Masih Sah, Aceh Punya Dasar Hukum Kuat

DPR RI Sesalkan Pemindahan 4 Pulau dari Aceh Singkil ke Tapanuli Tengah: Diduga Ada Kepentingan Tambang

Satresnarkoba Polres Palas Amankan 96,18 Gram Sabu dan Empat Tersangka

LIPPSU Desak Tito Kembalikan Empat Pulau Hak Rakyat Aceh, Pertanyakan Motif di Balik Keputusan Mendagri

Kemelut Empat Pulau: Antara Sejarah, Legalitas, dan Agenda Tersirat