RTH Jadi PR Prioritas Bagi Wali Kota Medan

Baca Juga:

• Dua Tahun Medan Cantare Choir, Gelar Event Besar
• Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan
• Rico Waas: Pembenahan Belawan Tak Bisa Parsial, Legalitas Lahan hingga Rob Harus Dituntaskan*

Medan — Penggiat lingkungan dari Yayasan Hayati Indonesia, Marwan Ashari Harahap, menegaskan bahwa peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus menjadi pekerjaan rumah (PR) prioritas bagi Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap.

"RTH yang ada sekarang ini sangat jauh dari cukup untuk kebutuhan Kota Medan. Diperlukan kebijakan dan langkah progresif dari Wali Kota untuk memenuhinya, minimal 16 persen sesuai RTRW Kota Medan," tegas Marwan.

Saat ini, luas RTH di Kota Medan hanya sekitar 5 persen, jauh dari ketentuan Undang-Undang yang menetapkan target 30 persen untuk kota. Marwan menyebutkan, dalam beberapa dekade terakhir, keberadaan RTH tidak menjadi prioritas pemerintah kota. Padahal, RTH merupakan indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan kelayakan sebuah kota untuk dihuni, selain manfaat ekologis lainnya.

"Seharusnya banyak langkah dan terobosan yang harus dilakukan Wali Kota dan wakilnya untuk menambah luas RTH Kota Medan," ujarnya.

Menurut Marwan, untuk RTH publik, pemerintah perlu memprioritaskan penambahan lahan baru dan ekstensifikasi lahan publik lainnya, seperti penghijauan di sekolah melalui program Taman Sekolah, penghijauan di pinggir jalan, kantor, rumah sakit, puskesmas, terminal, stasiun, area sekitar tempat pembuangan akhir (TPA), serta di area masjid, makam, dan fasilitas umum lainnya.

Sementara itu, untuk lahan privat, pemerintah bisa mendorong implementasi kewajiban penyediaan RTH bagi industri, pabrik, dan pengembang perumahan. Selain itu, perlu ada upaya memotivasi masyarakat untuk menghijaukan pekarangan masing-masing, misalnya dengan penyediaan bibit tanaman dan pohon.

Minimnya RTH di Kota Medan, kata Marwan, berakibat pada kualitas udara yang buruk. Polusi, partikel debu, dan asap kendaraan bermotor sulit diserap karena keterbatasan area hijau.

"Kalau RTH tidak menjadi prioritas Wali Kota, itu menjadi tolak ukur rendahnya perhatian dan kepedulian terhadap terciptanya lingkungan yang sehat dan layak bagi warganya," pungkasnya.Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dua Tahun Medan Cantare Choir, Gelar Event Besar

Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan

Rico Waas: Pembenahan Belawan Tak Bisa Parsial, Legalitas Lahan hingga Rob Harus Dituntaskan*

Rico Waas Perluas Akses Kerja bagi Warga Medan, Dari Barista Disabilitas hingga Peluang Kerja ke Luar Negeri

PDI Perjuangan Setujui Ranperda APBD 2025, Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif