Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
Baca Juga:
Medan — Penggiat lingkungan dari Yayasan Hayati Indonesia, Marwan Ashari Harahap, menegaskan bahwa peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus menjadi pekerjaan rumah (PR) prioritas bagi Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap.
"RTH yang ada sekarang ini sangat jauh dari cukup untuk kebutuhan Kota Medan. Diperlukan kebijakan dan langkah progresif dari Wali Kota untuk memenuhinya, minimal 16 persen sesuai RTRW Kota Medan," tegas Marwan.
Saat ini, luas RTH di Kota Medan hanya sekitar 5 persen, jauh dari ketentuan Undang-Undang yang menetapkan target 30 persen untuk kota. Marwan menyebutkan, dalam beberapa dekade terakhir, keberadaan RTH tidak menjadi prioritas pemerintah kota. Padahal, RTH merupakan indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan kelayakan sebuah kota untuk dihuni, selain manfaat ekologis lainnya.
"Seharusnya banyak langkah dan terobosan yang harus dilakukan Wali Kota dan wakilnya untuk menambah luas RTH Kota Medan," ujarnya.
Menurut Marwan, untuk RTH publik, pemerintah perlu memprioritaskan penambahan lahan baru dan ekstensifikasi lahan publik lainnya, seperti penghijauan di sekolah melalui program Taman Sekolah, penghijauan di pinggir jalan, kantor, rumah sakit, puskesmas, terminal, stasiun, area sekitar tempat pembuangan akhir (TPA), serta di area masjid, makam, dan fasilitas umum lainnya.
Sementara itu, untuk lahan privat, pemerintah bisa mendorong implementasi kewajiban penyediaan RTH bagi industri, pabrik, dan pengembang perumahan. Selain itu, perlu ada upaya memotivasi masyarakat untuk menghijaukan pekarangan masing-masing, misalnya dengan penyediaan bibit tanaman dan pohon.
Minimnya RTH di Kota Medan, kata Marwan, berakibat pada kualitas udara yang buruk. Polusi, partikel debu, dan asap kendaraan bermotor sulit diserap karena keterbatasan area hijau.
"Kalau RTH tidak menjadi prioritas Wali Kota, itu menjadi tolak ukur rendahnya perhatian dan kepedulian terhadap terciptanya lingkungan yang sehat dan layak bagi warganya," pungkasnya.Rel
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
sumut24.co MedanKomisaris dan Direksi PT Bank Sumut (Perseroda) kompak bicara tentang transformasi perusahaan yang diharapkan dapat menduk
Ekbis
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di Aula Kantor Camat T
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim membahas program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) b
News
Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok
kota
Momentum HPN ke80 Tahun 2026, AKBP Wira Prayatna bersama Jurnalis Kompak Jaga Kamtibmas di Mako Polres Padangsidimpuan
kota
Bupati Putra Mahkota Alam Pimpin Rapat Penting, Palas Ramadhan Fair 2026 Siap Digelar
kota
HPN ke80, Pemkab Palas Gelar Ramah Tamah Bersama Insan Pers Bupati PMA Tekankan Peran Pers Sehat untuk Bangsa Kuat
kota
Bupati Saipullah Resmikan Lopo Tepsun, Ekonomi Desa Padang Laru Diproyeksi Meningkat
kota
Pemkab Padang Lawas Utara Tes Urine Pejabat, Bupati Tegaskan Perang Total Lawan Narkoba
kota