Akar Sistemik Tawuran Belawan: Krisis Struktural di Medan Utara yang Terlupakan

Baca Juga:

• Shohibul Anshor Siregar: Penunjukan Prabowo di PSSI tak selesaikan persoalan sepak bola nasional
• Bangun Narasi Buruk Kepada Harian Metro24, Wartawan dan Owner Tempuh Jalur Hukum Terhadap Konten Kreator "Bang Nanda Belawan"
• Penembakan Remaja di Belawan Kompolnas Temukan Dugaan Pelanggaran SOP

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

Tawuran berulang di kawasan Belawan, Medan Utara, bukan sekadar kriminalitas spontan. Ia merefleksikan krisis struktural dan ketimpangan spasial yang terakumulasi selama puluhan tahun. Selama akar masalah tak diselesaikan, pergantian kepala kepolisian atau pejabat lokal takkan menghentikan siklus kekerasan yang tampak "terjadwal" ini.

Fenomena kekerasan kolektif, terutama tawuran antarkelompok pemuda, tidak bisa dilepaskan dari konteks kemiskinan, disorganisasi sosial, dan marginalisasi kawasan. Untuk memahami akar masalah secara komprehensif, kita perlu membedahnya dalam kerangka multidisipliner — historis, politik, sosiologis, sosioekonomi, dan spasial.

Warisan Kolonial dan Disparitas Spasial

Sejak era kolonial, Belawan diposisikan sebagai kawasan pelabuhan kerja, bukan kawasan hunian yang layak. Segregasi pemukiman, ketimpangan infrastruktur, dan pelayanan publik yang minim menjadi warisan yang bertahan hingga kini. Ketimpangan ini makin nyata jika dibandingkan dengan Medan Selatan — pusat pemerintahan dan ekonomi yang menikmati fasilitas modern. Sebagai contoh nyata, hingga kini Kecamatan Labuhan Deli bahkan belum memiliki SMA Negeri.

Marginalisasi Sosial dan Disorganisasi Komunitas

Kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses pendidikan di Medan Utara melahirkan frustrasi kolektif. Solidaritas eksklusif dalam kelompok pemuda di tengah marjinalisasi sering menjelma dalam bentuk kekerasan antarkelompok. Tawuran menjadi media ekspresi sosial sekaligus ruang eksistensi bagi mereka yang terpinggirkan dari sistem formal ekonomi dan sosial. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas ruang publik yang sehat untuk menyalurkan energi pemuda.

Pendekatan Hukum yang Represif, Bukan Preventif

Pendirian institusi kepolisian dan kejaksaan khusus Belawan menunjukkan pengakuan negara atas tingginya intensitas konflik. Namun, penanganan yang dominan represif tanpa intervensi pembangunan sosial dan ekonomi membuat dampaknya hanya bersifat jangka pendek. Pergantian pejabat hukum di wilayah ini seringkali hanya menyentuh permukaan masalah, bukan akar persoalan yang lebih dalam.

Kesenjangan Medan Utara–Selatan yang Kronis

Medan Selatan menikmati akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik yang jauh lebih baik. Sementara Belawan dan Medan Utara dibiarkan dengan jalan rusak, sanitasi buruk, kawasan kumuh, serta keterbatasan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Ketimpangan inilah yang menjadi bahan bakar ketegangan sosial yang terus-menerus menyala. Tidak heran bila rasa frustasi kolektif di kalangan masyarakat Medan Utara kerap meletup dalam bentuk kekerasan.

Rekomendasi Kebijakan

Masalah ini tidak cukup dihadapi dengan pendekatan keamanan semata. Solusi struktural yang perlu diprioritaskan meliputi:

1. Pemerataan Pembangunan: Urban renewal, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan akses ekonomi di Medan Utara harus menjadi prioritas utama. Seruan kepada Wali Kota dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu diperkeras setiap saat.

2. Pendekatan Multisektor: Penyediaan akses pendidikan, pelatihan kerja, program pemberdayaan budaya, dan ruang kreativitas bagi pemuda lokal harus diintensifkan dengan melibatkan kementerian terkait di level nasional.

3. Reorientasi Penegakan Hukum: Institusi penegakan hukum perlu difokuskan ulang pada pencegahan dan keadilan restoratif, bukan hanya penindakan represif.

4. Integrasi Tata Ruang Kota: Penataan ulang wilayah Belawan dalam rencana pembangunan Kota Medan secara utuh harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan jangka panjang.

Penutup

Tawuran di Belawan adalah gejala dari ketimpangan struktural dan kelalaian pemerintah kota yang menahun. Memecat kepala kepolisian semata hanyalah solusi semu. Selama ketidakadilan sosial dan kesenjangan wilayah tidak ditangani, konflik akan terus berulang.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Shohibul Anshor Siregar: Penunjukan Prabowo di PSSI tak selesaikan persoalan sepak bola nasional

Bangun Narasi Buruk Kepada Harian Metro24, Wartawan dan Owner Tempuh Jalur Hukum Terhadap Konten Kreator "Bang Nanda Belawan"

Penembakan Remaja di Belawan Kompolnas Temukan Dugaan Pelanggaran SOP

DPD IPK Kota Medan Apresiasi Kinerja Kapolres Belawan, Minta AKBP Oloan Siahaan Tidak Dinonaktifkan

Kapolsek Belawan Diserang, Polda Sumut Tangkap 9 Pelaku Tawuran

Bakopam Dukung Ketegasan Kapolres Belawan, Minta Kapolri dan Kapoldasu Tidak Nonaktifkan AKBP Oloan Siahaan