Disampaikan ke Wapres Gibran, Keluarga Korban Pencurian Pertanyakan Status Tersangka dan DPO
Disampaikan ke Wapres Gibran, Keluarga Korban Pencurian Pertanyakan Status Tersangka dan DPO
News
Baca Juga:
MEDAN - Pengangkatan pejabat eselon 2 di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kembali dikritik karena dianggap sewenang-wenang. Beberapa pejabat yang diangkat tidak memenuhi syarat yang ditentukan sesuai Permen PANRB No 15 tahun
2019.
Salah satu contoh adalah pengangkatan Alexander sebagai pejabat eselon 2 di Dinas Pendidikan (Disdik). Alexander tidak pernah menjabat di bidang pendidikan sebelumnya, padahal untuk menempati jabatan yang dituju tersebut dibutuhkan pengalaman minimal lima tahun di bidang yang sama.
Begitu juga dengan Topan Ginting yang diangkat sebagai pejabat eselon 2 dinas PUPR Sumut. Padahal Topan Ginting baru tiga tahun menjabat di PU Medan, sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Sehingga terkesan pengangkatan pejabat amburadul dan dipaksakan sesuai kehendak pimpinan.
Seleksi jabatan ini dilakukan pada masa Pj Gubsu A Fatoni yang dinilai tidak transparan dan sewenang-wenang. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kriteria dan proses seleksi yang digunakan dalam pengangkatan pejabat eselon 2 di Pemprovsu.
Pengangkatan pejabat yang tidak memenuhi syarat dapat berdampak pada kinerja dan efisiensi pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses seleksi dan pengangkatan pejabat eselon 2 di Pemprovsu. Karena tak memenuhi persyaratan kita minta Gubsu agar mencopot kedua pejabat tersebut, jangan karena kepentingan pribadi dan politik.
Diketahui, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik dan mengambil sumpah/janji dua orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Kota Medan, Senin (24/3/2025).
Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah, Abdul Haris Lubis sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut. Kemudian, Alexander Sinulingga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.
Pada pelantikan ini, Bobby Nasution menekankan beberpa poin penting bagi seluruh pejabat dan juga ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk dapat difahami dan juga diimplimentasikan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarkat.
Bobby Nasution meminta pada seluruh ASN untuk dapat bekerja secara ikhlas dan profesional dalam melaksanakan tugas, baik dalam pelayanan administrasi dan juga pelayanan lainnya.
Seluruh penjabat Tinggi Pratama juga diminta untuk dapat menajalankan program sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
"Saya minta program ini dapat diartikan dalam setiap aspek dan bidang di dinas masing-masing dalam upaya memberikan pelayanan pada masyarakat," ucap Bobby Nasution.red2
Disampaikan ke Wapres Gibran, Keluarga Korban Pencurian Pertanyakan Status Tersangka dan DPO
News
JAKARTA Perdebatan panjang terkait sengketa Sahara Maroko sering kali mengabaikan realitas empiris di lapangan. Padahal, berbagai pemban
News
Lapas Padangsidimpuan Buka Layanan Hak Remisi, 34 Warga Binaan Dapat Penjelasan Langsung
News
Nusron Wahid Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Beralasan Ada Agenda Internal ATR/BPN
News
KAMMI Bakar Ban di DPRD Sumut, Desak Seleksi KPID Diusut dan Anggaran SosperWasbangPokir Diaudit
News
KPK Telaah Dugaan Politik Uang Muktamar NU, PCNU Sekadau Serahkan Uang dan Bukti
News
sumut24.co MedanKisah memprihatinkan dialami oleh Cici Herliawati bersama keluarganya yang sudah satu dekade bertahan hidup di dalam bilik
kota
sumut24.co MedanPemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Perse
Umum
PW ISARAH Sumut Desak Kejelasan Kasus Proyek Lapangan Merdeka Medan, Minta KPK Ambil Alih
News
sumut24.co MedanPemerintah Kota (Pemko Medan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan trans
kota