Mahasiswa Perlu Pahami Prabowo baru 100 hari Memerintah

Jakarta, Aksi demontrasi mahasiswa meletus Senin, 17 Februari 2025 dengan tajuk Indonesia Gelap mereka meluapkan ekspresi ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Aksi mahasiswa digelar di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia memicu spekulasi bahwa program pemerintah Presiden Prabowo menimbulkan kemarahan dan penolakan oleh para mahasiswa.

Baca Juga:

• Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Asahan Resmi Memulai KKN di Desa Teluk Dalam, Usung Semangat "Bersama Membangun Desa Menuju Masa Depan"
• Polisi Ringkus 2 Mahasiswa Edarkan Ganja di Lingkungan Masyarakat, 260 Gram Ganja Disita
• USU Buka Seleksi Mahasiswa Mandiri Tahap II

Salah satu protes mahasiswa adalah kebijakan Presiden soal efisiensi anggaran, mereka khawatir beasiswa akan berhenti, kenaikan UKT dan tukin dosen tidak di bayarkan. Fauzan Irvan mantan aktivis BEM SI menuturkan bahwa hal tersebut sebenarnya sudah di jawab oleh pemerintah, saat Menkeu dan DPR memberikan konperensi pers beberapa saat lalu, "Sebenarnya, pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani dan DPR Sufmi Dasco telah menjelaskan bahwa kekhawatiran itu tidak benar, karena tidak ada penghentian beasiswa dan kenaikan UKT serta tidak dibayarkannya tukin dosen" tutur Fauzan.

Terkait tukin dosen, Fauzan Irvan mendesak pemerintah harus memenuhi komitmennya sehingga bisa menentramkan para mahasiswa. "Saya berharap tukin dosen segera di bayarkan oleh pemerintah agar para mahasiswa bisa tentram," minta Fauzan Irfan.

Mantan Presiden BEM UPI Bandung tahun 2018 ini meneruskan bahwa mahasiswa harus tetap kritis menjadi radar rakyat dalam menangkap ketidakberesan di Indonesia namun tetap harus mendukung program pemerintah apabila memang program itu bagus dan sudah di koreksi. "Mahasiswa memang harus kritis terhadap keadaan bangsa namun di sisi lain apabila program pemerintah bagus dan kekeliruan sudah dikoreksi mesti di dukung juga, " tutup Fauzan Irvan.

Mahasiswa perlu mengkaji lagi kebijakan pemerintahan Prabowo mana yang tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa sehingga jadi masukan bagi perbaikan program pemerintahan.

"Baiknya, dikaji lagi, mana kebijakan atau program yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa agar terjadi perbaikan dalam pelaksanaannya," tutur Fauzan Irvan .

Hal senada juga di kemukakan Khalid Zabidi aktivis reformasi 98 dari ITB yang mengatakan bahwa mahasiswa mesti obyektif dan rasional, perlu memahami pemerintahan Presiden Prabowo baru 100 hari lebih, perlu waktu untuk lakukan evaluasi, "Mahasiswa perlu memahami, Presiden Prabowo baru 100 hari dan sudah lakukan banyak kebijakan yang pro rakyat dan melakukan terobosan dalam berbagai cara bagaimana bisa menjalankan program terbaik buat rakyat," kata Khalid yang juga adalah kader Partai Golkar.

Kemarahan para mahasiswa ini bisa jadi karena gagalnya komunikasi dan publikasi pemerintah yang tidak sampai kepada mahasiswa sehingga terjadi kesalahpahaman di level masyarakat.

"Bisa jadi, kemarahan mahasiswa ini karena kegagalan komunikasi publik pemerintah kepada publik, masyarakat tidak mendapatkan substansi dan manfaat dari program pemerintah Prabowo," tegas Khalid Zabidi.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Asahan Resmi Memulai KKN di Desa Teluk Dalam, Usung Semangat "Bersama Membangun Desa Menuju Masa Depan"

Polisi Ringkus 2 Mahasiswa Edarkan Ganja di Lingkungan Masyarakat, 260 Gram Ganja Disita

USU Buka Seleksi Mahasiswa Mandiri Tahap II

Dunia Akui Orientasi State-Driven Prabowo Subianto

BEM se-Sumut: Reformasi Jilid II Harus Melahirkan Solusi, Bukan Sekadar Slogan

Dorong Minat Mahasiswa Jadi Entrepreneur, UNPRI Gelar Talkshow Kewirausahaan Dan Teken MoU dengan 3 Perusahaan