Pilkada 2024, Koordinator Lintas Etnis Sumut Hanief Palopo : Institusi Negara Harus Netral

Medan - Keberpihakan instrumen negara kepada salah satu Paslon diajang demokrasi rakyat sangat berbahaya dan dapat merugikan citra dari institusi tersebut yang berakibat pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang offside. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Forum Lintas Etnis Sumatera Utara, Hanief Palopo Wibowo, Jakarta, (9/11/24).

Baca Juga:

• Jelang Pilkades, Kapolres Asahan Perkuat Sinergitas Bersama DPRD Demi Kamtibmas Kondusif
• Jelang Pilkades Serentak 2026, Polres Asahan dan Kodim 0208/AS Perkuat Sinergitas Demi Kamtibmas Kondusif
• Sambut HUT ke-81 RI, Personel Delapan ULP PLN Bergerak Serentak Perkuat Keandalan Listrik di Rantau dan Kotapinang

Menurutnya, sebagai instrumen Negara harus berdiri tegak menjaga kepentingan demokrasi bukan kepentingan kelompok.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, sebelum lawatannya keluar negeri, bahwa pemerintahan saat ini fokus utamanya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari penyelewengan, ketidakefisienan, manipulasi, serta kongkalikong dengan pihak-pihak tertentu" katanya.

Hanief mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ada video viral yang tersebar di group – group Aplikasi Whats App memperlihatkan deklarasi sejumlah kepala desa dan lurah, se-Kecamatan Sayur Matinggi Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara mendukung Bobby Nasution di Pilkadaserentak tahun 2024.
"Didalam demokrasi, hal seperti ini tidak baik dilakukan oleh oknum perangkat birokrasi baik di level menengah ataupun bawah, artinya dalam video tersebut pasti ada yang mengerakan dan ini harus segera diusut sampai tuntas" kata Hanief.

Lebih lanjut menurutnya, jika ada instrumen negara yang berani 'main-main' dalam Pilkada, berpihak pada salah satu Paslon, artinya institusi tersebut kongkalikong terhadap pihak-pihak tertentu untuk memuluskan Paslon tersebut, berarti tidak mengindahkan instruksi Presiden.
"Jika yang bermain itu oknum, maka kita minta untuk segera diganti atau dicopot dari jabatannya, ini tidak baik karena dipertontonkan didepan bawahannya dan apalagi masyarakat" terangnya.

Oleh sebab itu, Hanief menginstruksikan kepada jajaran Forum Lintas Etnis seluruh kab/Kot di Sumatera Utara untuk mengawal jalannya demokrasi yang sedang berlangsung saat ini yaitu pesta rakyat untuk menentukan Gubernur di Sumatera Utara, walikota dan Bupati Kab/kota yang ada di Sumatera Utara.
"Perhatian, awasi, rekam dan viralkan ke media sosial setiap ada kecurangan," Pungkasnya.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jelang Pilkades, Kapolres Asahan Perkuat Sinergitas Bersama DPRD Demi Kamtibmas Kondusif

Jelang Pilkades Serentak 2026, Polres Asahan dan Kodim 0208/AS Perkuat Sinergitas Demi Kamtibmas Kondusif

Sambut HUT ke-81 RI, Personel Delapan ULP PLN Bergerak Serentak Perkuat Keandalan Listrik di Rantau dan Kotapinang

Rekam Jejak Mentereng, Hasyim SE Didorong Bakopam Sumut Jadi Wali Kota Medan

Polda Sumut Lakukan Tes Urine Serentak Tindaklanjuti Instruksi Kapolri dalam Rapim 2026

Prof. Albertus Wahyurudhanto Soroti Distorsi Pilkada Langsung akibat Biaya Politik Tinggi