KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas dalam OTT di BNPB, Sekretaris Utama Ikut Diamankan
JAKARTA SUMUT24.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tang
Hukum
Baca Juga:
P.Siantar l Sumut24.co
Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pematangsiantar Drs Matheos Tan MM memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pematangsiantar. Rapat dihadiri para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, serta camat, di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Rabu (25/09/2024).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi mengucapkan selamat datang dalam rangka tugas sebagai Pjs Wali Kota Pematangsiantar Drs Matheos MM.
"Kami akan mendukung tugas-tugas bapak selama dua bulan ke depan untuk melanjutkan program-program pembangunan dan menjalankan tahapan Pilkada. Sehingga penyelenggaraan tugas-tugas kita dapat berlangsung dengan baik, efektif, dan efisien," terangnya.
Sementara Pjs Wali Kota Pematangsiantar Drs Matheos MM di awal sambutannya memperkenalkan diri. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Terhitung sejak tanggal 25 September 2024 diberi amanah tugas dan tanggung jawab tambahan sebagai Penjabat Sementara Wali Kota Pematangsiantar hingga tanggal 23 November 2024 untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang cuti di luar tanggung negara," katanya.
Menurut Matheos, Pjs Wali Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018, memiliki tugas dan wewenang yakni: Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang defenitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; serta Melakukan pengisian penjabat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Rapat koordinasi tersebut, sambungnya, juga membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian secara nasional maupun yang terkhusus di Kota Pematangsiantar. Seperti Bencana Non Alam Kebakaran di Kota Pematangsiantar serta persiapan dan kesiapan menjelang Pilkada, khususnya di Kota Pematangsiantar.
Matheos meminta laporan terkait tahapan Pilkada, kondisi stabilitas politik, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), kondisi angka Stunting, nilai inflasi, dan kemiskinan ekstrim.
Menurut Matheos, banyak persoalan masyarakat yang dihadapi.
"Jika ada masalah, laporkan kepada saya. Kita akan cari solusi demi mensejahterakan masyarakat. Terima kasih sudah menerima saya di Kota Pematangsiantar. Semoga kita bisa bekerjasama hingga berakhirnya masa tugas saya di sini untuk membangun Kota Pematangsiantar yang Sejahtera, Sehat, dan Berkualitas," terangnya.
Acara dilanjutkan dengan perkenalan diri dari masing-masing pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar. (LP)
JAKARTA SUMUT24.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tang
Hukum
Dr. Ramces Pandiangan Bersuara Keras, Dugaan Pengerusakan oleh Satpol PP Deli Serdang Kini Dilaporkan ke Polisi
News
FABEM SUMUT DAN MASKER PRAGI UCAPKAN SELAMAT BERTUGAS DIRUT PT.PLN SUROSO ISNANDAR
News
D&rsquoLegends Sumut Serahkan Sertifikat Touring Medan&ndashBanda Aceh, Kurniawan Tekankan Semangat Persaudaraan
News
sumut24.co SimalungunWakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyambut baik peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP
Umum
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana Siap Pakai BNPB, Adik Kepala BNPB Ikut Terjerat
News
sumut24.co MedanPemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup memantau perkembangan kualitas udara menyusul sebaran kabut asap lintas batas y
kota
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (M
News
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pembanguna
Hukum
Publik Berhak Tahu! Proyek Infrastruktur Padangsidimpuan Gagal Tender, Transparansi Anggaran 2026 Dipertanyakan
News