Untuk Kawasan Asean, Perizinan di Indonesia Masih Jauh Ketinggalan

TEBINGTINGGI | SUMUT24

Otonomi daerah telah menjadi komitmen dan konsensus yang diamanatkan UUD 1945 dan tujuannya untuk meningkatkan kualitas publik, pemberdayan masyarakat, peningkatan daya saing daerah dan mengembangkan demokrasi lokal.

Seiring diberlakukannya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asan (MEA),seluruh pemuda harus menata semua elemen oyonomi daerah agar Indonesia tidak menjadi penonton dalam era persaingan bebas tersebut.

Demikian amanat tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagti) Republik Indonesia,Cahyo Kumolo dibacakan Sekdako Tebingtingi H Kohan Samose Harahap SH MSP pada upacara peringatan Otonomi Daerah (Otda) ke XX,Senin (25/4) di halaman Sekretariat Pemko Tebingtinggi dan dihadiri ASN kota setempat mulai staf,pejabat eselon II,III dan IV.

Selain itu,Mendagri dalam amanatnya mengatakan, dalam era MEA diberlakukan 5 arus bebas dalam aktivitas ekonomi antar negara Asean yakni,arus bebas barang,arus bebas jasa,arus bebas tenaga kerja,arus bebas modal dan arus bebas investasi.

Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) dalam global Competitiveness 2015-2016 dari hasil survey peringkat daya saing 144 negara.Indonesia berada diperingkat ke 37,masih dibawah negara asean lainya,seperti Singapura pada peringkat ke 2,Malaysia ke 18 dan Thailand ke 31.

Selanjutnya hasil survey doing besiness oleh Internasional Finance Coorporation (IFC) World Bank 2015 menyatakan untuk penyelesaian perizinan usaha di Indonesia membutuhkan waktu 52,5 hari.Sementara di Vietnam 34 hari, Thailand 27,5 hari,Timor Leste 10 hari,Malaysia 5,5 hari, informasi ini memberi gambaran dalam penyelesaian ijin usaha Indonesia masih jauh dibawah negara lainnya dikawasan Asean.

Presiden RI, katanya telah memberikan arahan kepada seluruh menteri,kepala lembaga pemerintahan,Non Pemerintahan (LPNK), Bupati/Walikota untuk segera melaksanakan Simplikasi regulasi menjadi kewenangan masing-masing dengan kurun waktu regulasi yang diterbitkan 2006-2015.

Berkaitan dengan hal tersebut,kata Mendagri,Presiden RI telah menyatakan terdapat 42.633 Peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindah dan 3.000 Perda yang harus dibatalkan tahun 2016.

” Kepada Para Gubernur,Bupati dan Walikota bersama DPRD untuk segera menindak lanjuti pembatalan Perda di daerah masing-masing,khusunya Perda yang menghambat investasi dan Perizinan,serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Sekdako membacakan amanat tertulis Mendagri pada upacara peringatan otda ke XX.(Rel/TAV)