Tingkatkan PAD Pansus DPRD Sumut Data Mitra Kerja

0
806

Pansus DPRD Sumut Data Mitra Kerja
MEDAN|SUMUT24
Ketua Pansus PAD (Pendapatan Asli Daerah)  DPRD Sumut, Fanatona Waruwu menegaskan kalau pihaknya saat ini tengah mengumpulkan data untuk mengetahui berapa besar sebenarnya penghasilan mitra kerja dalam meningkatkan PAD di Sumut. Selanjutnya akan membandingkan berapa besar sebenarnya PAD yang seharusnya dicapai.

“Pokoknya, niat kita adalah bagaimana meningkatkan PAD, tidak hanya 100 persen, tapi harus dapat menunjukan PAD itu terus meningkat,”ujarnya.

Politisi dari partai Hanura ini juga menyampaikan, setelah mengumpulkan data tersebut, pihaknya akan terjun kelapangan untuk melihat dan memahami, settelah itu baru bicara untuk meningkatkan PAD.

“Sekarang kita masih lakukan pengumpulan data. Dan kerangka kerjanya baru kita mulai,”terangnya.

Terpisah saat dimintai tangapanya soal pembentukan pansus PAD DPRD Sumut tersebut, Agus Suryadi salah seorang pengamat politik di Medan menjelaskan, terbentuknya pansus PAD DPRD Sumut itu didasari karena dalam beberapa tahun terakhir, PAD Sumut tidak terpenuhi.

“Diharap, Pansus tidak mendiskreditkan apa yang telah dicapai oleh Pemprovsu.Tapi semata-mata karena didasarkan karena kepentingan bersama. Untuk meningkatkan PAD itu, tidak hanya tugas Pemprovsu. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daearah disebutkan, hal itu juga adalah tanggungjawab eksekutif dan legislatif. Saya pikir peran legislatif itu ada disitu,” terangnya, Selasa(12/4)

Dalam keteranganya itu, Agus Suryadi tak menampik, kalau dalam perolehan PAD ini, Pemprovsu masih jauh berada di bawah beberapa provinsi lain. Padahal, jika melihat potensi yang ada, apalagi keberadaan PT Inalum sekarang sudah menjadi BUMN, kemudian potensi perkebunan dan potensi lainya, seharusnya sudah ddapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD. Namun, kenyataanya sampai saat ini, kita masih bersandar pada hasil PKB=BBN KB saja.

“Kalau hanya ini diandalkan, dalam 5 tahun terakhir bisa habis PAD Sumut ini,”sebutnya.
Karenanya, lanjut Agus, Pansus PAD ini harus memikirkan, alternative dan potensi apa yang bisa digerakan. Selain itu, bersama Pemprovsu menggali potensi yang selama ini tidak terlirik dan bisa menjadi PAD. Dan itu, berdasarkan kewenangan Provinsi berdasarkan UU 23 Tahun 2014.

Selaku pengamat, Agus Suryadi mengemukakan, kalau DPRD Sumut bekerja dengan maksimal, dengan tidak mencari kesalahan dari siapapun, dan kemudain berfungsi sesuai dengan responbility nya, dirinya yakin PAD Sumut akan meningkat. Namun, jika Pansus DPRD Sumut tidak berjalan sesuia dengan aturanya, ditambah dengan DPRD adalah lembaga politis yang muatan politisnya lebih tinggi, Agus yakin, PAD tak akan meningkat.

“PAD itukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pasti tetap ada muatan politisnya. Yang terpenting, bagaimana muatan politis itu dapat diminimalisir untuk kepentingan bersama. Kalau hal ini Dikatakanya, Pansus PAD Sumut ini perlu melakukan eksentifikasi sunber-sumber PAD. Bila perlu lakukan trobosan ke pusat. Misalnya, untuk menddapat bagi hasil perkebunan. Terobosan harus ada, dan tidak saling menyalahkan,”tandasnya mengakhiri.(Dd)