Tingkatkan Kualitas Pelayanan & Fasilitas Kesehatan, Bobby Nasution Segera Evaluasi Manajemen RS Pirngadi

207

Medan I Sumut24.co

Evaluasi dan koreksi besar akan segera dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution terhadap jajaran manajemen RSUD Dr Pirngadi Medan. Hal itu dilakukan setelah menerima  laporan hasil akhir  pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut bahwasannya telah terjadi maladministrasi di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. Maladministrasi  yang terjadi karena belum terlaksananya kalibrasi tabung oksigen. Terungkap, kalibrasi terakhir kali dilakukan pada tahun 2018.

“Ini menjadi koreksi besar bagi saya kepada manajemen RSUD Dr Pirngadi Medan. Sebab, sejak awal sudah saya sampaikan kepada manajemen, bagaimana pelayanan medis yang diberikan di tengah pandemi Covid-19 harus mencerminkan yang lebih baik,” kata Bobby Nasution usai menerima LAHP terkait dugaan RSUD Dr Pirngadi tidak memberikan pelayanan kepada pasien berupa pemberian bantuan tabung oksigen kosong  hingga dinyatakan meninggal dunia di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut Jalan Sei Besitang Medan, Jumat (12/6).

Dikatakan Bobby Nasution, pelayanan yang lebih baik itu meliputi sarana dan prasarana, pelayanan, sumber daya manusia (SDM)  maupun fasilitas alat-alat kesehatannya. Terkait itu, tegasnya, tolong anggaran yang dimiliki tidak terbuang percuma, sehingga apa yang mnjadi kekurangan RSUD Dr Pirngadi harus dilihat.

“Apabila kekurangannya di SDM, tolong anggaran difokuskan kesana (pembenahan SDM). Begitu juga jika kelemana  itu ada pada alat-alat kesehatan, tolong anggarannya difokuskan kesana. Yang rusak diganti, rusak ringan diperbaiki. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya agar segera dilakukan perbaikan,” ungkapnya.

Akan tetapi, sesal Wali Kota, masih terdapat beberapa kejadian sehingga dirinya sampai dua kali dipanggil Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait kesehatan. Apalagi, imbuhnya, peristiwa yang terjadi kali ini sehingga merugikan masyarakat. “Ini tentunya menjadi teguran keras bagi manjamenen RSUD Dr Pirngadi Medan. Apalagi sudah ada LAHP dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Tentunya ini akan menjadi koreksi bagi Pemko Medan, “  paparnya.red