Tindak Lanjuti Maklumat Kapolri, Sat Binmas Polrestabes Medan Himbau Masyarakat Kurangi Aktifitas Diluar Rumah

264

MEDAN | SUMUT24.co

Paska merebaknya wabah virus Corona atau Covid-19 yang saat ini menjadi atensi pemerintah untuk mewaspadainya, Sat Binmas Polrestabes Medan beserta jakaran melakukan himbauan dengan mengajak masyarakat untuk mengurangi aktifitas diluar rumah atau berkumpul-kumpul.

Himbauan itu disampaikan Kasat Binmas Polrestabes Medan AKBP Reza Pahlevi Lubis SH, sesuai Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 terhadap masyarakat Kota Medan di Jln MT. Haryono, Medan, Sumatera Utara, Kamis (26/3/2020).

Dalam himbauan orang nomor satu di Sat Binmas Polrestabea Medan ini, AKBP Reza Pahlevi juga menyampaikan kepada masyarakat serta ajakan agar mengurangi aktifitas dan tetap berada di rumah untuk meminimalisir dan mengantisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19).

“Dengan anda tetap di rumah itu berarti sudah membantu pemerintah mengantisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19) untuk Indonesia,” ujar Kasat Binmas Polrestabes Medan.

Lanjut dipaparkan AKBP Reza Pahlevi, bagi masyarakat yang masih suka berkerumun padahal sudah diingatkan petugas, awas bisa dipidana, terang Kasat Binmas sembari menjelaskan :

Pasal 14 UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, ayat 1 : Menghalangi penanggulangan wabah, diancam pidana penjara 1 tahun dan/atau denda Rp 1.000.000,-.

Ayat 2: Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana kurungan 6 bulan dan/atau Rp 500.000.-.

Pasal 93 UU No 6 tahun 2018 tentang Karantinaan Kesehatan. Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,-.

Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 212 KUHP. Melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah, dipidana paling lama 1 tahun 4 bulan.

Pasal 214 ayat 1 KUHP -> Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu.

Pasal 218 KUHP -> Datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah pergi 3 kali oleh atau atas nama penguasa berwenang, diancam karena ikut serta dengan pidana penjara 4 bulan 2 minggu.

Untuk diketahui, adapun isi Maklumat Kapolri yakni :

Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kedua; Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto), dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat :

Huruf a; tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu : Satu; pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;

Dua; kegiatan konser musik, pekanraya, festival, bazaar, pasarmalam, pameran dan resepsikeluarga; Tiga; kegiatan olahraga, kesenian dan jasa hiburan. Empat; unjukrasa, pawai dan karnaval serta, Lima; kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.

Huruf b; tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;

Huruf c; apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19;

Huruf d; tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan;

Huruf e; tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan huruf f; apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat.

Ketiga; Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Keempat; Demikian Maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

“Maklumat dikeluarkan di Jakarta, 19 Maret 2020 ditandatangani Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs.Idham Aziz,M.Si,” pungkas Kasat Binmas Polrestabes Medan AKBP Reza Pahlevi Lubis SH.(W02)

Loading...