Tak Ada Uang Ketok Dalam Pembahasan LKPj

0
841

MEDAN|SUMUT24

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi berjanji tidak akan ada lagi pemberian “uang ketok” kepada para anggota DPRD Sumut, dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur akhir tahun anggaran 2015. Erry yakin, pengawasan DPRD Sumut kali ini akan membuat proses pembahasan LKPj berjalan sesuai dengan mekanisme yang benar.

“Gak ada masalah itu. Dibiarkan saja mekanismenya berjalan. Ini, kan bagus ada pengawasan dari DPRD. Sehingga nanti jika ada kekurangan, ada rekomendasi yang bisa diberikan. Yang pasti gak akan ada yang namanya uang-uang ketok itu. Gak akan ada,” tegas Erry, usai rapat paripurna penyampaian LKPj Gubernur akhir tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Sumut, Senin (18/4).

Penyampaian LKPJ dilaksanakan dalam rapat paripurna yang diterima oleh Pl Ketua DPRD SU Zulkifli Siregar yang didampingi Ruben Tatrigan. Erry meminta publik juga mengapresiasi pencapaian kinerja Pemprov Sumut. Tidak hanya sekadar melihat keburukannya. “Kalau kita lihat laporan pertanggungjawaban tadi, ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa sejak tiga tahun terakhir, Sumut tidak pernah defisit. Bahkan Sumut surplus 100,29 persen,” katanya.

Pembahasan LKPj kali ini cukup molor dari waktu yang semestinya. Seperti diketahui, LKPj seharusnya dibahas tiga bulan sejak akhir tahun anggaran. Artinya, LKPj seharusnya sudah mulai dibahas awal April.

Namun, Erry menilai Pemprov Sumut telah menyampaikan LKPj tepat waktu. “Kami sudah ajukan tiga bulan tepat di akhir Maret (30 Maret). Dan ini sekarang sudah dibahas. Jadi gak ada masalah. Jadi laporan pertanggungjawabannya bentuknya hanya rekomendasi,” katanya.

Erry juga mengklaim pihaknya termasuk cepat dalam melaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. “Setelah itu ada laporan hasil pemeriksaan, menunggu hasil audit BPK. Sumut termasuk yang pertama menyerahkan LHP kepada BPK di akhir bulan Maret kemarin. Sekarang sudah proses audit. Kurang lebih dua bulan selesai. Kami harapkan sekitar akhir Mei sudah selesai,” ujarnya.

Terkait buku APBD 2016 yang belum diserahkan ke anggota dewan, Erry beralasan hal itu karena ada beberapa evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri yang masih perlu disesuaikan. “Sehingga ada beberapa SKPD yang belum memasukkan perbaikan dan rekomendasi. Sehingga itu jadi terkendala percetakannya. Tapi tadi saya cek kembali, itu akan segera dicetak,” katanya mengakhiri.

Erry juga mengatakan, pada masa jabatan tahun ke dua banyak tantangan yang dihadapi baik dari eksternal maupun internal. “Kondisi ini sedikit atau banyak dapat mempengaruhi kinerja perekonomian Sumatera Utara salah satunya adalah kondisi perekonomian global, dimana Negara-negara tujuan ekspor kita mengalami pelambatan ekonomi sehingga masing-masing pemerintahan mengambil langkah-langkah kebijakan ekonomi dan pada umumnya berimplikasi kepada neraca perdagangan luar negeri kita khususnya ekspor ke Negara-negara yang mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Plt Gubsu.

Oleh karena itu, ujarnya, faktor eksternal ini harus kita jadikan tantangan untuk tetap bisa mencapai target-target pembangunan. Sebagai langkah antisipatif pemerintah pusat telah mengambil langkah-langkah menetapkan paket kebijakan ekonomi hingga sebelas paket yang dikeluarkan sampai dengan Maret 2016, tentunya kebijakan ekonomi ini harus kita tindak lanjuti seperti deregulasi perijinan di daerah untuk mendorong investasi, menggerakkan ekonomi di wilayah pinggiran, melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan lain-lain.

Plt. Gubsu mengatakan, kinerja Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2015 dapat dilihat dari perkembangan ekonomi makro dengan indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Tahun 2015 mengalami peningkatanĀ  sebesar 5,10 %. Pertumbuhan ekonomi ini mampu melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 4,79 %.

Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti jasa keuangan dan asuransi yang berhasil mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu 7,17 %. Dengan demikian ke depan kita berharap pencapaian ini terus bisa kita tingkatkan dan kita maksimalkan dengan semua potensi dan kemampuan yang kita miliki karena secara umum dapat dipahami bahwa Pertumbuhan PDRB merupakan nilai tambah yang diberikan oleh masing-masing produk pada setiap lapangan usaha.

Laju Inflasi Tahun 2015 di Sumatera Utara menurut Plt. Gubsu relatif rendah dan masih berada dibawah nilai inflasi rata-rata nasional, yang dapat kita lihat pada data pengamatan di 4 kota, Kota Medan sebesar 3,32 %, Kota Pematang Siantar sebesar 3,36 %, Kota Sibolga sebesar 3,34 % dan Kota Padang Sidempuan sebesar 1,66 %.

Rapat Paripurna DPRD Provsu dalam rangka penyampaian LKPJ Gubsu Akhir Tahun Anggaran 2015 tersebut dihadiri Para Pimpinan dan Anggota DPRD Provsu, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provsu, Para Pimpinan Instansi vertikal di Provsu, Para Pimpinan SKPD serta undangan lainnya. (W03)