Sutrisno Pangaribuan ST : Berani, Jujur Dan Lurus

1653

MEDAN | SUMUT24
Dikenal vokal dan kritis, selalu berpegang teguh pada sikap berani, jujur dan lurus yang didapatnya sebagai warisan dari ayahnya. “Saya tak pernah takut, kalau sikap kritis saya, membuat saya jauh dari rekan-rekan seprofesi,” tegas anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan ST kepada SUMUT24, kemarin.

Baginya, semua harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Biarkan masyarakat yang menilai, siapa yang bekerja dan siapa yang tidak bekerja sebagai wakil rakyat. “Duduk sebagai wakil rakyat, saya tidak bermodalkan materi, apalagi untuk beli suara. Kalau saya bersikap kritis dan vokal,” ujarnya.

Menyikapi kasus suap dan gratifikasi yang saat ini sedang menerpa DPRD Sumut, politisi dari partai PDI Perjuangan yang saat ini duduk di Komisi C DPRD Sumut ini berharap, agar KPK segera bertindak cepat untuk menuntaskan dan menentukan siapa lagi yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

“KPK harus bertindak cepat tentukan tersangka. Agar masyarakat tahu. Dan sebagai anggota dewan, saya juga kan jadi ikut tersandera dengan kasus itu,” ungkapnya.

Calon penerima SUMUT24 AWARD ini juga menyampaikan kalau DPRD Sumut saat ini terkesan memperkecil porsinya. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, anggota dewan itu tidak hanya sekedar memperjuangkan hasil reses di dapilnya. Tugas yang paling utama itu adalah menggali sumber PAD dengan eksekutif, kemudian bersama Gubernur merancang potensi PAD. Sehingga dapat merencanakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Pada hakikatnya, DPRD itu juga adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Bersama dengan Gubernur menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah. DPRD tidak hanya bertugas menyetujui pembelanjaan. Tetapi, juga harus bersama-sama menyetujui pendapatan,” terangnya.

Dikatakannya, hal-hal tersebut selalu menjadi akar permasalahan. Seyogiyanya, sumber pendapatan dulu yang harus dipikirkan, baru apa yang mau di belanjakan, Namun, itu tidak pernah ada.

Sebagai contoh kongkrit, lanjutnya, beberapa waktu yang lalu Komisi C telah memanggil Dispenda Sumut untuk membahas soal pajak kendraan bermotor, yang hanya mencapai 34 persen dari target 100 persen.

“Masak sih, tidak ada orang di Sumut ini yang mampu menjadi Kadispendasu. Kita tidak pernah bermasalah dengan pribadi. Setelah Pansus PAD berjalan, kita akan berikan tenggat waktu, kalau signifikanya tidak ada dalam peningkatan PAD, kita akan minta Kadispendasu diganti,” ungkapnya.

Sebagai anggota Komisi C yang membidangi keuangan daerah, Sutrisno juga menyampaikan kritiknya terhadap perusahaan BUMD yang seharusnya dapat meningkatkan PAD. Saat ini, kata Sutrisno, ada beberapa BUMD yang lari dari hakikatnya. Salah satunya adalah PD Pembangunan Sarana, yang tadinya adalah perusahaan investasi tapi ternyata bergeser, dan mau menggarap konstruksi, dan juga transportasi. Begitu juga dengan PD Perkebunan, yang seharusnya menjadi penopang dan penambah sumber PAD, ternyata menjadi beban.

“Perusahaan BUMD itu di design menjadi alat Pemda untuk mencari sumber PAD tambahan. Namun, pada prakteknya justru menjadi beban,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari Pansus yang dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD Sumut Selasa (2/3) kemarin, Sutrisno mengatakan, Pansus akan mengeluarkan rekomendasi, salah satunya adalah, bila ada BUMD yang tidak bisa menghasilkan PAD Rp 10 miliar per tahun, BUMD itu akan di merger (digabungkan).

Secara internal, Sutrisno juga mengkritik banyaknya program hasil reses yang tidak ditampung dalam APBD 2016 ini. Menurutnya, banggar (badan anggaran) DPRD Sumut, hanya memikirkan dapilnya masing-masing, sementara dapil rekan yang lain tak diperdulikan.

“Tidak ada yang secara sendiri-sendiri di DPRD. Semua adalah perwakilan partai politik dan wakil rakyat. Jangan karena reses dari kampungnya sudah masuk, reses rekannya tidak diperdulikan,” tandasnya. (Dd)

Loading...