Sosiologi : Wacana Jokowi 3 Periode Lebih Buruk dari Orde Baru

Jakarta I Sumut24.co
Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia (RI) menjadi 3 periode menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Isu ini muncul setelah Asosiasi Pemerintah Desa Indoesia (APDESI) meneriakan untuk Presiden Jokowi menjabat 3 periode di gelaran Silatnas di Istora Senayan beberapa waktu lalu.

Di bawah Ketua Umum versi Sutar Wijaya, APDESI bakal melakukan pembulatan tekad atau deklarasi untuk mendukung Presiden Jokowi untuk menjabat 3 periode setelah lebaran nanti.

Hal ini mendapat tanggapan Robertus Robet, Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Ia bahkan menyebut wacana tersebut lebih buruk dari masa Orde Baru.

Sebab, menurut Robert, wacana tersebut seolah menantang UUD 1945 yang menjadi landasan hukum Pemerintah yang sudah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden.

“Sekarang ini lebih buruk secara prinsipil. Di zaman Soeharto konstitusinya belum memberikan batas waktu untuk jabatan presiden, sementara konstitusi kita hari ini jelas-jelas sudah memberikan pembatasan tegas,” kata Robert, seperti dikutip dari Suara.com, Minggu (3/4/2022).

Lebih lanjut, Robert menjelaskan bahwa gagasan yang disampaikan oleh ribuan kepala desa tersebut adalah bentuk mobilisasi politik.

Pasalnya, di masa Orde Baru, suara kelompok arus bawah sampai kalangan militer dan polisi kerap diklaim untuk memberikan pembenaran untuk memperpanjang kekuasaan Soeharto.

“Mobilisasi dukungan 3 periode bukan gejala demokrasi tapi gejala ke arah otoritarianisme,” jelasnya.

“Dia diinisiasi oleh elit dengan menginterupsi proses di dalam masa demokrasi dan tradisi sirkulasi elit sedang berjalan baik,” pungkasnya.red.sc