Soal Proyek Pengamanan Pantai Cunda-Meuraksa, Begini Kata Dinas PUPR Lhokseumawe

278
LHOKSEUMAWE | SUMUT24.co
Paket proyek pembangunan pengamanan pantai Cunda- Meraksa di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe senilar Rp 4,9 Milyar bersumber dari dana Otonomi khusus (Otsus) tahun anggaran 2020 yang sedang heboh di kota petro dollar ini yang sedang di tangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejaei) Lhokseumawe karena diduga fiktif.
Paket proyek pembangunan pengamanan pantai Cunda- Meraksa senilar Rp 4,9 Milyar ini ternyata sudah dibangun mulai tahun 2013 hingga tahun 2020 dari berbagai sumber anggaran bahkan juga dikerjakan oleh perusahaan rekanan yang  berbeda-beda sesuai dengan pemenang tender.
Dimana penanganan proyek pembangunan pengamanan pantai Cunda- Meraksa tahun anggaran 2019 bukan fiktif, namun faktor kelebihan volume disebabkan adanya faktor permasalahan lahan penduduk atau masyarakat  daerah sekitar lokasi proyek tersebut.
“Karena adanya lahan warga tersebut, maka tidak bisa dilaksanakan sejajar dengan bangunan lama, jadi bergeserlah arah bangunan yang akan di bangun tersebut ke arah laut.” jelas  Safaruddin Kadis PUPR Lhokseumawe. Selasa (26/01/2021).
Dijelaskannya, oleh sebab itu terjadinya kelebihan volume penanganan proyek tersebut, akibat faktor permasalahan lahan dan kultur alam maka tekhnis kerja berbeda. Karena harus menerobos ke lokasi proyek untuk mengakut material pastinya butuh akses.
“Maka pihak rekanan harus membentuk badan jalan baru untuk bisa mengangkut batu material ke arah proyek untuk proses pembangunan, tentunya ini menjadi permasalah dari perencanaan, pastinya biaya dari pagu anggaran proyek akan bergeser,“ jelasnya.
Namun setelah proses pembangunan itu siap dikerjakanoleh rekanan, saat dilakukan hitungan, dari jumlah volume seharunya 177 meter, akibat dua  permasalah tadi, ternyata  menjadi 310 meter sehingga kelebihan volume 140 meter.
“Jadi volume proyek yang dikerjakan pada tahun 2019 seharusnya sepanjang 170 meter, sedangkan 140 meter lagi volumenya lebih.”sebut Safar.
Maka untuk itu, pada tahun 2020 pemerintah kota lhokseumawe kembali menganggarkan dana untuk proyek tersebut sesuai dengan prosudur, bahkan juga ada dilakukan pelelangan. Dan juga dimenangkan oleh perusahaan tersebut.
“Na.., karena perusahaan tersebut yang memenangkanya, ketika proyek tersebut saat di ukur sudah cukup volumenya, maka pihak rekanan melakukan penagihanya untuk dilakukan pembayaran. Namun tim teknis kami telah melakukan pengecekan ada volume yang lebih dikerjakan pada tahun 2019.” kata Safar.
Saat disinggung soal pengembalian uang ke kas daerah, Safaruddin mengatakan, karena adanya kekeliruan soal Administrasi di tahap pelaksanaan di tahun 2019 ke tahun 2020.
“Maka kami sarankan agar tidak adanya kilafian kerugian negara. Maka dengan juga adanya inisiatif dari rekanan, maka kita mengembalikan uang ke kas daerah. Dalam hal ini kita juga mewanti-wanti tidak adanya penyimpangan dari pada kerugian negara.” ujar Safar.
Kendatipun demikian kata Safar, pengembalian ini bukan dari indikasi adanya niat untuk membuat kesalahan, ia tetap mengakui memang ada kekeliruan administarsi.
“jadi material yang lebih dari pekerjan pada tahun 2019, mungkin ini masih milik pihak rekanan, namun kita belum ketahui apakah rekanan akan membongkar kembali materianya, dan kita akan tinjau kembali secara pasti saya belum bisa menjelaskannya. Pastinya dalam hal ini kita antisipasi tidak ada yang merugikan negara,” tutup Safar.(SB)