Soal Medan Anti LGBT, Ketua Ansor: Walikota Diharap Usulkan Ranperda

Medan I Sumut24.co
Kegelisahan Walikota Medan, Bobby Afif Nasution yang, pada kegiatan awal tahun menyaksikan banykanya pasangan LGBT di Kota Medan, hingga berujung memunculkan pernyataan yang bermuara Kota Medan anti kawin sejenis itu.

Kini disambut antusias elemen pemuda Kota Medan, bahkan orang nomor satu di Pemko Medan itu, diharapkan menindaklanjutinya dengan mngusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

“Kita akui, Bobby Afif Nasution yang nakhodai Pemerintahan Ibu Kota Provinsi Sumut ini, punya karakter kepemmpinan yang beda dengan pendahulunya,” hal itu dikatakan, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Medan, Senin (24/1).

Mantu Presiden RI itu, sambung pria yang akrab disapa Husein tersebut, sangat peka terhadap kondisi ke-kinian Kota Medan. “Khususnya, terhadap penyakit-penyakit sosial masyarakat, mampu disikapi dan diresponnya dengan bijak,” ungkap Husein.

Salahsatunya yang tampak nyata, persoalan maraknya parkir liar yang sangat meresahkan masyarakat, belakangan dituntaskan Walikota Medan dengan membuat peraturan e-parking, sehingga sistem pengelolaan parkir pun tertata lebih baik dan jauh dari tindakan pungli yang meresahkan masyarakat tersebut.

Belakangan, lanjut Husein, orang nomor wahid di Pemko Medan itu menyikapi persoalan penyakit sosial masyarakat lainnya, yakni soal LGBT yang itu dilihatnya langsung dan direspon dengan sikap yang bijak.

Namun, Sambung Husein, persoalan LGBT tersebut masih harus perlu di follow up atau tindaklanjut,. “Dalam hal ini, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Medan mendukung penuh terhadap persoalan anti LGBT, dan berharap Walikota Medan mengusulkan payung hukumnya, yankni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda),” urainya.

Menurutnya, persoalan LGBT selain merupakan penyakit masyarakat dan meresahkan, juga merupakan perbuatan yang bertolak belakangan dengan sosial masyarakat yang ber-azas idiologi Pancasila, dengan sila-nya yang menomor satukan ke-Tuhanan Yang Maha Esa itu.

Artinya, bila masyarakat atau pemimpin menolak LGBT, terang Husein, itu merupakan bagian dari amanah menjalankan dan merealisasikan konstitusi negeri ini. “Terlebih lagi perbuatan LGBT itu sendiri tak dibenarkan oleh agama, selaku elemen bangsa di negara ke Tuhanan yang maha Esa ini,” tukasnya.

Untuk itulah, kita meminta Walikota Medan, serius mengusulkan ranperda, sehingga mampu menekan perbuatan-perbuatan atau laten-laten yang a sosial atau bertolak belakang dengan kehidupan sosial masyarakat.

“Tentulah diharapkan, dengan adanya Perda nantinya, selain mampu memberian sanksi dan efek jera, juga akan terbentuk gerakan-gerakan elemen generasi muda yang dipayungi oleh aturan, sehingga bisa bersama-sama membangun sosial kebudayaan Kota Medan kea rah yang lebih baik,” tutupnya.red