Sidang PT PSU, Saksi Ahli Tak Mampu Jelaskan Tentang Ganti Rugi

Medan I Sumut24.co
Sidang lanjutan tiga terdakwa yakni Dr Heriati Chaidir dan Darwin Sembiring dan M.Syafi’i yang digelar di ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan beragendakan mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan jaksa, Senin (27/6/2022).

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim diketuai Sulhanuddin berlangsung sengit. Pasalnya, saksi ahli audit keuangan negara Hernold Feri Makawimbang, tidak mampu menjelaskan tentang gantirugi tanam tumbuh di kebun Simpang Koje dan Kampung Baru.

Seperti diketahui, diawal persidangan kuasa hukum ketiga terdakwa keberatan dengan ahli Hernold Feri Makawimbang yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) dari Kejati Sumut.

Selain bukan sarjana hukum, tidak pula ahli akuntan, sehingga dipandang tidak memiliki kompetensi melakukan penghitungan kerugian negara.

Benar saja, ketika dicecar hakim terkait seberapa kerugian yang masing masing ditimbulkan oleh ketiga terdakwa, ahli Hernold tidak bisa menjelaskan.

” Saudara katanya, ahli menghitung kerugian negara, anda jangan main main. Ini menyangkut nasib ke 3 orang ini. Kalau anda bilang menghitung berdasarkan laporan dari Ngadino ( KTU PSU), anak SD juga bisa, tinggal ambil kalkulator,” sergah hakim anggota As’ad Rahim Lubis.

Selain itu, saksi ahli ini juga beberapa kali ditegur oleh majelis hakim mengenai keahliannya di BAP. 

“Jadi keahlian saudara apa, ahli ngapai aja? Ini hanya copy paste dari jaksa saja,” tegas hakim As’ad .

Dalam persidangan itu, ahli juga tampak kebingungan menjawab pertanyaan masing-masing penasehat hukum terdakwa Darwin Sembiring, yakni Dr OK Isnainul SH MH, M.Sa’i Rangkuti SH MH dan Datuk Zulfikar SH.

Sedangkan ahli kedua, Irham dari Dinas Kehutanan Sumatera Utara yang dihadirkan jaksa menjelaskan mengenai tapal batas lahan yang berada di wilayah Hutan Produksi Terbatas ( HPT ) baik di kebun Simpang Koje maupun Kampung Baru.

Namun seiring waktu berjalan, diakuinya sejak lahirnya UU Cipta Kerja tahun 2020, saat itu juga telah diajukan ke Kementerian Kehutanan agar kawasan tersebut menjadi kawasan perkebunan PT.PSU.

” Keterlanjuran itu banyak juga terjadi di banyak daerah di Indonesia, makanya UU Cipta Kerja keluar. Jadi PSU sudah mengajukan itu, dan tidak ada lagi persoalan di PT.PSU,” jelasnya.

Diluar persidangan, OK Isnainul menyebutkan, pada intinya  keberatan dari awal, karena sudah melihat tidak ada kompetensi dia ( saksi audit) sebagai seorang saksi mengenai kerugian negara.

Terbukti, papar Isnainul, hakim agak emosi melihat kesaksian saksi ahli yang pertama. Begitu juga dengan pertanyaan pertanyaan yang diajukan penasehat hukum, saksi ahli tidak bisa membedakan ganti rugi tanam tumbuh, dan ganti rugi lahan.

” Anehnya, dia bersikeras bahwasanya ganti rugi tanam tumbuh adalah ganti rugi lahan yang merupakan hak milik, padahal nyata nyata judulnya aja GRTT, ” ujarnya.

Isnainul menilai, ahli tidak faham hak keperdataan yang melekat kepada masyarakat penggarap, karena masyarakat yang menguasai puluhan tahun. Masyarakat memiliki legalitas, walaupun legalitasnya dari pemerintah setempat.

Seandainya tidak digantirugi ini akan mencederai rasa keadilan. karena tanam tumbuh itu melekat hak keperdataan mereka. Kalau tanah memang tidak melekat karena itu tanah yang dikuasai oleh negara, dalam hal ini dinas kehutanan,” tutupnya. (zul)