Shohibul: Parpol Masih Berorientasi Kekuasaan

145
Penulis adalah dosen FISIP UMSU. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS)

 

MEDAN I SUMUT24
Hampir semua partai politik di Indonesia semuanya masih berorientasi kekuasaan. Betapa tidak setiap kebijakan yang digaungkan sedikit banyaknya pasti berdampak kepada masyarakat. Itulah Parpol di Indonesia ini masih saja berorientasi kekuasaan. Demikian dikatakan Pemerhati Sosial dan Politik Shohibul Anhsor Siregar kepada SUMUT24, Kamis (13/2).

Menurutnya, begitujuga untuk partai politik di Indonesia ada agenda tetap konflik. Pertama, saat pergantian pengurus (kongres, musyawarah tingkat pusat maupun daerah).

Kedua, penentuan caleg. Ketiga, penentuan figur untuk jabatan-jabatan eksekutif. Campur tangan pemerintah dalam konflik setiap partai itu terus berlangsung bahkan sejak zaman Soekarno.

Semua partai politik berorientasi kekuasaan dan karena itu partai yang berpotensi melawan pemerintahan akan disikapi dengan kekuasaan. Berapa banyak parpol dibubarkan zaman Soekarno.

“Bagaimana Soeharto menata kepartaian agar semuanya tunduk meskipun secara formal semua partai tetap terkesan sebagai institusi demokrasi. Semuanya itu melukiskan pengalaman demokrasi dan politik yang menegaskan keniscayaan kekuasaan,” ungkapnya.

Lebihlanjut Direktur Nbasis tersebut, Golkar adalah partai yang dibangun Pak Harto dan sudah tercatat berulangkali gagal mempertahankan soliditas hingga lahir partai-partai baru seperti Gerindra, Hanura, Nasdem dan lain-lain.

PAN sendiri pernah gagal mengakomodasi gejolak internal hingga melahirkan Partai Matahari Bangsa (PMB) meskipun hanya pernah ikut sekali pemilu dan bubar selamanya. Dalam kasus PAN terlihat adanya polarisasi yang menajam tak hanya menjelang kongres.

Meski tidak persis sama apa yang dialami PKS kelihatan dalam PAN dengan barisan yang menginginkan konsistensi sikap reformatif atau kencenderungan pragmatis.

Berapa pun kandidat yang maju pada kongres itu dapat diklasifikasi kepada dua kategori, yakni reformatif dan pragmatis.

Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh kalangan kedua. Bahkan kalangan reformatif seakan tak bergaung sama sekali.

PAN sudah agak lama membangun tradisi yang kurang demokratis sehingga permusyawaratan di daerah kurang menghargai aspirasi yang digantikan oleh argumen komando.

Mungkin masuk akal juga alasan demi eliminasi money politic dalam musyawarah pergantian pengurus dan span of control yang kuat dari pusat.

Tetapi dampaknya sangat besar dan luas. Bahwa tanpa disadari kini PAN mengalami kerugian besar dengan tradisi baru itu dengan apatisnya kader idealis dan keraguan yang semakin besar atas keamanahan yang terus diharapkan oleh kinstituen kepada partai ini.

Ditambahkan Dosen Fisipol UMSU tersebut, Apa pengaruhnya untuk pilkada Medan 2020. Dugaan PAN bergabung ke Bobby Nasution itu tidak aneh.

Tetapi kader idealis dan konstituennya sama sekali tak dapat dijamin bersedia menerima putusan itu, dan kondisi itu tentu saja diketahui persis oleh penentu sikap partai di daerah maupun di pusat.

Di sini urusan dapat dipilah sebagai urusan pragmatis elit partai dan urusan prnajaman peran advokasional partai untuk rakyat.

Dalam situasi seperti ini kerugian kerap tak dihitung dari sisi degradasi kepercayaan konstituen.

Calon yang didukung dan diantarkan ke KPU pun bisa saja tak menyadari bahwa ia hanya diberi tiket politik usungan atau yang ditengah masyarakat lazim disebut “perahu sewaan” belaka. (W03)

Loading...