Sekda Harap Badan Usaha Daftarkan Karyawannya ke BPJS

MEDAN | SUMUT24

Segenap badan usaha yang ada di Kota Medan dapat memenuhi kewajiban dengan cara mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Kesehatan, sehingga dengan demikian, bersama-sama dapat mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia di Bidang Kesehatan yaitu cakupan kepesertaan semesta.

Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri saat membuka Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional di Karibia Boutique Hotel Jl. Timor Medan, selasa (17/5).

Syaiful menjelaskan, salah satu tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cukup penting adalah penyediaan akses masyarakat yang luas terhadap pelayanan kesehatan. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah dan para pemberi kerja dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat, terutama bagi para karyawan/pekerja agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

Saat ini, Pemko Medan telah menjalankan program pelayanan kesehatan nasional yang
jangkauannya luas/merata, yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) kesehatan. Melaului program ini akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tentunya menjadi semakin baik.

Program jaminan kesehatan melibatkan peran serta dari banyak pihak, khususnya dari dunia usaha. Para pemberi kerja/pemilik badan usaha mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kota Medan saat ini, Syaiful menyampaikan, sudah cukup memadai, namun disisi lain masih banyak yang harus dibenahi. Oleh karena itu, perlu evaluasi terhadap sarana prasarana kesehatan yang ada, termasuk pemerataan ketersediaan dokter, tenaga medis, obat-obatan serta infrastuktur lainnya.

“Pemko Medan akan memberikan perhatian khusus untuk pelayanan di tingkat
puskesmas yang merupakan fasilitas pelayanan dasar masyarakat. Diketahui saat ini ada 39
puskesmas dan 41 pustu di Kota Medan. Pemko Medan akan melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap puskesmas/pustu yang ada” ujarnya.

Syaiful berharap, dengan diadakannya sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional
BPJS ini semua peserta yang hadir dapat berdiskusi dan saling bertukar fikiran, guna
pelaksanaan JKN yang semakin tepat sasaran dengan sistem pelayanan yang semakin optimal.

Menurut informasi yang didapat dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kota Medan, Sanksi akan diberikan kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang tidak mendaftarkan diri dan pekerja dikenai sanksi administratife (Peraturan
Pemerintah No 86), berupa teguran tertulis, denda serta tidak mendapat pelayanan publik
tertentu.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Departemen Hukum Komunikasi Publik Kepatuhan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Medan Ismed, Narasumber : Kepala Disosnaker Kota
Medan Armansyah Lubis SH, Kabid I Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan Dra Hj Siti Wiridiah, Kepala unit Pemasaran BPJS Kesehatan Kota Medan Ratna Dewi Ningsih SKM AAK serta Kadis Kesehatan Kota Medan Drg Hj Usma Polita Nasution MKes. ( w07 )