MEDAN | SUMUT24
Keberadaan para alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dulunya dikelola secara regional maupun yang ada saat ini dikelola secara terpusat, memberikan kontribusi sangat nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan harus diakui, pada beberapa posisi strategis SKPD, seperti halnya posisi camat, lurah merupakan jenjang karir tradisional yang biasanya ditempati para alumni IPDN pada awal pengabdiannya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Medan, Drs H Randiman Tarigan MAP menyampaikan hal ini ketika menerima kehadiran Gubernur IPDN, Prof Dr Drs Ermaya Suradinata SH MH MS di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman Medan, Jumat (22/1).
Namun demikian, kata Randiman, pada era reformasi saat ini, ada dinamika pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkembang sangat cepat dengan paradigm baru. Oleh karenanya mungkin perlu melakukan pengembangan kurikulum pendidikan yang terus menerus, sesuai dengan politik pemerintahan dan paradigma administrasi pemerintahan di daerah.
Randiman mencontohkan, di sektor swasta ada yang namanya budaya perusahaan, maka di sektor publik, perlu terus dikembangkan budaya birokrasi, terutama yang bersifat melayani dan tentu saja berbagai dinamika pemerintahan dan pembangunan lainnya.
Selanjutnya Randiman menjelaskan kepada Gubernur IPDN yang hadir didampingi Plt Gubsu, Ir H T Erri Nuradi MSi, Medan merupakan kota multikultural, sehingga sering disebut sebagai miniaturnya Indonesia.
“Kami bersyukur kemajemukan ini justru menjadi modal sosial yang besar dalam membentuk karakter warga masyarakat yang terbuka dan hidup berdampingan dengan harmonis,” kata Pj Wali Kota.
Ditambahkannya lagi, keberadaan berbagai instansi dan fasilitas TNI/Polri regional seperti Poldasu, Polresta, Kodim, TNI-AU, Lanud Soewondo, Lantamal I Belawan maupun yang lainnya juga mendukung situasi kantibmas yang terjaga dengan baik di Kota Medan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
Plt Gubsu Ir H T Erry Nuradi MSi dalm sambutannya mengatakan, saat ini ada sekitar 1.200 alumni IPDN yang tersebar di Sumut. Dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di Indonesia dan terdiri atas 33 kabupaten/kota, Erry mengatakan Sumut sangat memerlukan tenaga-tenaga ahli di bidang pemerintahan, terutama untuk menempati tempat-tempat yang penting.
Kemudian mantan Bupati Serdang Bedagai ini berharap, di Sumut dapat dibangun kampus IPDN. Sebab, pendidikan di IPDN tidak lagi dilakukan secara terpusat dan IPDN kini memiliki 9 kampus yang tersebar di Indonesia. Karenanya, dia berharap agar Gubernur IPDN bisa mendirikan kampusnya di Sumut.
Apalagi menurut Erry, Pemprov Sumut memiliki lahan seluas 109 hektar yang ada di Deli Serdang, sedangkan salah satu persyaratan pendirian kampus IPDN harus memiliki lahan lebih kurang 30 hektar. “Apabila di Sumut berdiri kampus IPDN, tentunya putra-putrinya bisa membangun kampung halamannya masing-masing,” ungkap Erry.
Sementara itu Gubernur IPDN, Prof Dr Drs Ermaya Suradinata SH MH MS memaparkan, sejak berdiri 17 Maret 1956, telah menghasilkan sekitar 42.000 alumni yang tersebar di seluruh Indonesia sampai saat ini. Dikatakannya, pendirian IPDN ini dilakukan Presiden Soekarno untuk merubah mindset dari pegawai penjajah menjadi pelayan masyarakat.
Selain itu bilang Ermaya lagi, Presiden pertama Indonesia itu juga ingin merevolusi mental seluruh pegawai dengan istilah Pembangunan Semesta Berencana Nasional. Istrilah ini kemudian berubah menjadi GBHN pada masa pemerintahan Soeharto. “Di saat pemerintahan Presiden Jokowi, beliau ingin menjadikan IPDN sebagai kampus penggerak revolusi mental,” jelas Ermaya.
Untuk tahun ini papar Armaya, IPDN membuka kelas internasional dan telah diikuti dari 20 negara. Sekaitan inilah IPDN kini dalam proses pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris agar alumninya kelak mampu fasih berbahasa Inggris usai menyelesaikan pendidikan.
Kepada sejumlah alumni IPDN yang hadir dalam acara itu, Armaya berpesan agar menjadi pamon praja yang bisa memberikan sikap teladan kepada masyarakat. Serta harus bisa menyatu dengan sarjana-sarjana dari perguruan tinggi lainnya. “Tidak boleh eksklusif agar bisa sama-sama moving dan membangun,” pesannya.(dio)
