Petani Simalungun Kecewa Kinerja Tim Inventarisasi

158
Rapat Komisi A DPRDSU fengan Dinas Kehutanan Sumut dan petani di kantor Bupati Simalungun pada 14 Maret 2019 lalu.

Simalungun I SUMUT24.CO
Sejumlah petani di Kabupaten Simalungun minta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tidak meloloskan pejabat dalam lelang jabatan eselon II yang kinerjanya tidak mendukung program pemerintah.

Misalnya, kinerja seorang pejabat Dinas Kehutanan Sumatera Utara yang sangat lamban dalam menyelesaikan sengketa antara petani dan Dinas Kehutanan yang tertampung dalam program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) Kementrian Kehutanan.

“Lambannya mereka menangani program ini membuat kami kecewa dan frustasi,” kata Alam Sinaga, warga Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Smalungun.

Menurutnya penyelesaian lahan yang mereka kuasai sudah memenuhi seluruh prosedur dan lengkap sesuai dengan ketentuan
Perpres No 88 Tahun 2017 dan Permenko No 3 Tahun 2018. Dimana lahan pertanian yang mereka kuasai secara turun-temurun itu telah menjadi pengunjukan atau masuk dalam peta indikatif sesuai dengan Permenko sehingga masuk dalam program TORA.

Hal senada juga dikatakan Tindaon warga Sipolha Simalungun. Ia mengatakan tanah tersebut sudah mereka dikuasai turun -temurun dan bahkan sudah mendapat surat keterangan tanah dari kepala desa pada tahun 1975. Namun saat ini berstatus sebagai penunjukan kawasan hutan padahal mereka telah membayar pajak tanah kepada pemerintah.

Kekecewaan ini timbul karena tim verifikasi KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) wilayah 2 Pematang Siantar diketahui telah menyerahkan seluruh berkas kepada tim inventarisasi sebagai Ketua Tim Percepatan PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan) yakni Dinas Kehutanan Sumut.

Namun tim inventarisasi sampai saat ini belum merekomendasikannya kepada Gubernur Sumatera Utara, padahal tim verifikasi telah menyerahkan berkas mereka pada bulan Desember 2018 lalu.

“Kami warga Simalungun menganggap kinerja dari tim inventarisasi tidak sesuai dengan motto Gubsu yaitu “Sumut Bermartabat”, kata Tindaon.

Tim verifikasi dan tim inventarisasi bersama para petani dan kepala desa telah beberapa kali melakuan pertemuan untuk memastikan program ini tidak salah sasaran. Dalam salah satu pertemuan di Hotel Four Point Medan, Efendi Pane, seorang anggota tim inventarisasi sempat mengeluarkan kata-kata kurang mengenakan didengar petani. Ia mengucapkan “enak kalilah mereka, mereka yang untung kita yang buntung”.

Mendengar kalimat ini para petani menduga, Efendi Pane memang tidak berniat untuk meloloskan mereka ikut dalam program TORA. Sebab ia tidak bisa menjelaskan apalagi syarat yang harus dipenuhi. Hal serupa juga dilakukannya saat Komisi A DPRD Sumut melakukan RDP dan kunjungan lapangan pada 14 Maret 2019.

Pada pertemuan di Kantor Bupati Simalungun, Wakil Ketua Komisi A, Brilian Muktar minta tim verifikasi dan tim inventarisasi merubah batas lahan dalam peta indikatif sebab telah memenuhi unsur Perpres No 88 Tahun 2017 dan Permenko No 3 Tahun 2018.

Sementara perwakilan petani, Eripson Ginting mendesak tim inventarisasi untuk segera menyelesaikan tugasnya karena seluruh persyaratan telah dipenuhi. Jika ada yang kurang bisa langsung kordinasi dengan tim verifikasi yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut penilaian para petani persoalan ini ada ditangan tim inventarisasi yaitu Dinas Kehutanan Sumut yang tidak sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan ini. Harapan para petani terkait dengan pergantian Kadis Kehutanan Sumut kiranya Gubsu lebih selektif dalam memilih para pejabat eselon II.

“Untuk mendukung Sumut Bermartabat, Gubsu harus memilih pejabat yang benar-benar berpihak kepada masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi atau lainnya,”tandas Eripson Ginting. (R03)

Loading...