Perseteruan R1 & R2 Terus Berlanjut, Ridwan Rangkuti Beri Klarifikasi & Pinta Razman Arif Nasution Jangan Berpolemik Di Medsos

P. Sidempuan,Sumut24.co
Perseteruan dua Advokat Razman arif nasution SH (R1) & Ridwan Rangkuti SH (R2) terus berlanjut,kali ini berawal dari konferensi pers yang diadakan Razman Arif Nasution, S.H di salah satu hotel di Kota Padangsidempuan beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 3 Juli 2022. Konfrensi pers tersebut dihadiri oleh klien beliau diantaranya Purnama Hasibuan, Nur Asiah Harahap, Syafrina Yanti Siregar beserta tim dan para wartawan. Pada kesempatan tersebut Razman Arif Nasution beberapa kali menyebut nama Ridwan Rangkuti dan membanding-bandingkan dirinya yang notabene pengacara dari Ibukota dengan pengacara di daerah.

Atas perihal konfrensi pers dari pihak Razman Arif Nasution menimbulkan reaksi dari Ridwan Rangkuti.

Lawyer yang merupakan Ketua Peradi Tabagsel ini pun memberikan klarifikasi melalui akun media sosial Facebooknya (06/7/22).

Ridwan Rangkuti, S.H, M.H mengatakan, “sebenarnya saya tidak ingin berpolemik pendapat hukum di media sosial dengan saudara Razman Arif Nasution karena media sosial bukan forum yang tepat untuk membedah suatu perkara, saya lebih ingin membedahnya dalam forum terbuka langsung dihadapan rekan-rekan wartawan agar informasinya tidak satu arah” ujar Ridwan Rangkuti ketika dihubungi Via WhatsApp.

Beliau menyampaikan klarifikasi yang perlu diluruskan atas konfrensi pers pihak Razman Arif Nasution diantaranya :

1. Bahwa Nur Asiah Harahap adalah klient saya dalam perkara KDRT yang dilakukan suaminya sebelum cerai, dan klient saya dalam perkara gugatan suaminya dalam pembagian harta bersama Nur Asiah Harahap dengan mantan suaminya dan sudah diputus Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

2. Dalam Perkara KDRT, sampai saat ini Nur Asiah Harahap masih terikat kuasa dengan kantor saya, akan tetapi saudara tidak melakukan penelitian apakah Siti Asiah Harahap masih terikat dengan advokat lain atau tidak;

3. Terkait klient saudara Syafrina Yanthi Siregar yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap mantan suaminya TK yang sudah di laporkan di Polres Kota Padangsidimpuan, dan kami sudah layangkan somasi kepada Syafrina Yanthi Siregar sekaligus menjawab somasi saudara kepada klien kami TK, akan tetapi baik klien saudara maupun saudara selaku Kuasa Hukum Syafrina Yanthi Siregar tidak menjawab somasi kami tersebut.

Lebih lanjut Dosen Fakultas Hukum UMTS Padangsidempuan ini juga memaparkan analisa beliau tentang kasus TSO (mantan Bupati Padang Lawas) yang diajukan Kuasa Hukumnya Razman Arif Nasution di PTUN Medan diantaranya :

1. Bahwa belum ada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau Mendagri untuk memberhentikan TSO sebagai Bupati Palas (Padang Lawas), sedangkan objek gugatan di PTUN adalah Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan Surat biasa yang masih memerlukan persetujuan Pejabat Tata Usaha Negara di atasnya.Gubernur Sumatera Utara menujuk Wakil Bupati Palas sebagai PLT.Bupati bukan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, karena Gubernur tidak berwenang untuk mengangkat menetapkan Pejabat Bupati, Gubernur hanya berwenang menunjuk Pelaksana Tugas Bupati/walikota yang bersifat sementara sebelum Mendagri menetapkan Pejabat Bupati jika Bupati/walikota habis masa jabatannya atau berhalangan tetap.

2. Bahwa Gubernur Sumatera Utara menunjuk/bukan menetapkan Wakil Bupati Palas sebagai PLT.Bupati Palas dengan Surat No.132/12201/1021 tanggal 24 November 2021, perihal Penunjukan Wakil Bupati Palas sebagai Pelaksana Tugas Bupati Palas, bukan dengan Surat Keputusan Gubernur, jika dianalisis dan dicermati secara hukum maka Surat Gubernur Sumatera Utara tersebut tidak dapat dijadikan objek perkara/objek sengketa di PTUN, jika TSO keberatan atas surat Gubernur Sumatera Utara tersebut langkah yang ditempuhmya adalah mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri cq Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

3. Bahwa Gubernur Sumatera Utara menandatangani Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Bupati Palas adalah tanggal 24 November 2021, dan jika dihubungkan dengan pasal 55 UU NO.5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah kedua kali dengan UU No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan secara limitatif bahwa Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari (90 hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jika Surat Gubernur Sumatera Utara tersebut dianggap sebagai Surat Keputusan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN MEDAN sudah lewat waktu 90 hari, dengan perhitungan dari tanggal 24 November 2021 sampai 25 Mei 2022 didaftarkannya gugatan oleh kuasa hukum TSO di PTUN MEDAN sudah lebih 90 hari bahkan sudah mencapai 6 bulan atau 180 hari.Sehingga menurut pasal 55 UU PTUN tersebut gugatan yang diajukan melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa seandainya pun misalnya Menteri Dalam Negeri memberhentikan TSO sebagai Bupati Palas secara tetap, dan mengangkat Wakil Bupati Palas sebagai Pejabat Bupati Palas, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 78 UU NO.23 tahun 2014 ayat 2 yang mengatur bahwa Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selamat 6 bulan. Dan jika dihitung TSO jatuh sakit sejak bulan Mei 2021 hingga Mei 2022 sudah lebih kurang 1 tahun, sudah berdasar hukum DPRD PALAS melakukan sidang paripurna pemberhentian tetap TSO sebagai Bupati Palas dan pengajuan Wakil Bupati Palas sebagai Pejabat Bupati Palas yang diajukan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara, seharusnya TSO bersyukur belum diparipurnakan di DPRD PALAS, sehingga hingga saat ini TSO masih sah sebagai Bupati Palas, penunjukan WAKIL BUPATI PALAS sebagai PLT Bupati Palas hanya untuk terciptanya Urusan pemerintahan yang baik dan benar dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan terciptanya kordinasi Kepala Daerah yang diwakili PLT Bupati kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun kordinasi dengan unsur Pimpinan Daerah lainnya seperti TNI, POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI dan instansi pemerintah dan swasta lainnya yang tidak dapat dilakukan oleh TSO sebagai Bupati karena sakit.

“Saya bukan ingin menggurui siapapun, sebagai Dosen Hukum Acara PTUN di Fakultas Hukum UMTS Padangsidempuan dan sebagai advokat saya tertarik untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Palas sehingga dapat memahaminya sekaligus mengklarifikasi saudara Razman Arif Nasution” Jelas Ridwan Rangkuti menutup.zal