PENGAWASAN PEMILU  DALAM PERSPEKTIF KEGOTONGROYONGAN

94

 

Oleh: Payung Harahap

Time waits for nobody

Time waits for no-one

We’ve got to build this world together

Or we’ll have no more future at all

Because time – it waits for nobody.

Waktu tak ‘kan pernah menunggumu,

Waktu tak akan mempedulikanny.

Kita harus bangun dunia ini bersama-sama

Atau masa depan kita tak akan pernah ada,

Sebab Sang Waktu tak akan menunggumu.

(Queen: Time)

Sejarah, peradaban atau kemajuan tidak bisa dibangun sendirian. Semua pencapaian itu tercipta, dan hanya bisa diciptakan dengan pengimplementasian nilai-nilai kebersamaan atau kegotongroyongan yang melibatkan berbagai faktor dan banyak kalangan, unsur atau elemen masyarakat. Kenyataan ini adalah sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan, sebuah keharusan yang bersama-sama harus diterima oleh semua makhluk berakal yang ingin menorehkan perbaikan dalam kehidupan umat manusia.

Hukum kehidupan di atas juga mutlak berlaku dalam pemilu (pemilihan umum), yang – bagi masyarakat modern – sudah lazim diselenggarakan sebagai suatu upaya dan cara yang ditujukan untuk melahirkan perubahan atau perbaikan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari istilah pemilihan umum itu saja, yang di dalamnya ditemukan kata umum (general), secara eksplisit terlihat bahwa ia hanya bisa terlaksana dengan melibatkan banyak pihak dan faktor.

Salah satu faktor penting yang mutlak dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu adalah unsur pengawasan. Pada saat ini, di Indonesia, fungsi pengawasan pemilu dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang diberi nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, BAWASLU Pusat, yang berkantor di Jakarta, juga dibantu oleh BAWASLU Provinsi, yang berpusat di semua ibukota provinsi, dan BAWASLU Kabupaten/ Kota yang tersebar di semua kabupaten/kota di seluruh wilayah administratif Republik Indonesia. Selain itu, setiap kecamatan di seluruh wilayah di Indonesia juga dilengkapi dengan PANWASCAM (Pengawas Pemilu Kecamatan), yang kemudian mengkoordinir kerja-kerja pengawasan pemilu PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) yang ada di semua tingkat desa/kelurahan, dan P-TPS (Pengawas TPS) yang tersebar di semua TPS (Tempat Pemungutan Suara) di seluruh Indonesia.

Secara historis, munculnya lembaga pengawasan pemilu di Indonesia berawal pada Pemilu 1982, di mana saat itu Pemerintah membentuk Panwaslak (Panitia Pengawas Pelaksanaan) Pemilu untuk meningkatkan kualitas keadilan dan kejujuran penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2007, dengan terbitnya UU No. 22 tentang Penyelenggara Pemilu, fungsi pengawasan ini semakin diperkuat berkat pembentukan sebuah lembaga tetap yang diberi nama BAWASLU. Fungsi pengawasan ini semakin disempurnakan dengan terbitnya UU No. 15 tahun 2011 yang mengharuskan pembentukan lembaga tetap BAWASLU di semua tingkatan provinsi di Indonesia. Pada tahun 2017 diterbitkan UU No. 7 tentang Pemilihan Umum yang memberi wewenang dan fungsi yang lebih besar kepada BAWASLU dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Dengan terbitnya UU No, 7 tahun 2017 itu keberadaan BAWASLU sebagai lembaga tetap telah semakin tersebar ke seluruh kabupaten/kota di wilayah Indonesia; selain itu, BAWASLU juga diberi wewenang yang lebih besar sehingga ia bukan hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga bisa bertindak sebagai semacam hakim yang membuat keputusan dalam berbagai sengketa yang terjadi dalam pemilu.

Namun, tentu saja, perbaikan regulasi dan perundang-undangan pemilu dari tahun ke tahun itu belum sepenuhnya bisa menjamin tercapainya pelaksanaan pemilu yang sukses dan bermanfaat bagi masyarakat. Regulasi dan undang-undang memang sangat dibutuhkan untuk memberikan atau menetapkan fungsi dan wewenang yang jelas dalam pengawasan pemilu, namun semua peraturan itu, betapapun bagusnya, akan sia-sia jika dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang tersebut tidak tampak keterlibatan atau partisipasi semua pihak. Dengan kata lain, selain lembaga pengawas, fungsi dan wewenang pengawasan dalam pemilu hanya akan mencapai tujuannya jika melibatkan semua elemen masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan uraian di atas kita ingin menjelaskan bahwa sangat mustahil bagi lembaga pengawas untuk menjaga kualitas pemilu jika, misalnya, warga masyarakat atau pihak partai politik tidak aktif berpartisipasi untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Bagaimanapun kuatnya UU memberikan wewenang atau kekuasaan kepada lembaga pengawas pemilu, wewenang dan kekuasaan itu akan lumpuh dengan sendirinya jika warga masyarakat dan lembaga peserta pemilu tidak ikut menggotongroyongi fungsi-fungsi pengawasan pemilu tersebut. Singkat kata, tanpa keterlibatan masyarakat dan semua lembaga peserta pemilu jelas sangat mustahil untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas baik. Itu artinya, jika pemilu yang kita selenggarakan masih berkualitas jelek, jelas sangat berat bagi kita untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar memberikan jaminan keamanan dan kemakmuran bagi semua warga masyarakat.

Semoga!
Penulis adalah : Dosen di salah satu perguruan Tinggi di Sumut.

SHARE