Penerimaan Data Pajak Poldasu dan Dispendasu Beda

378

MEDAN | SUMUT24

Adanya temuan perbedaan data penerimaan pajak kendaraan bermotor di
Sumatera Utara yang ditangani pihak Polda Sumatera Utara (Poldasu)
dengan pihak Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Dispendasu),
mengalami kebocoran.

Firdaus Tanjung Ketua LSM-LARaS mengatakan, adanya dugaan temuan
kebocoran pajak kendaraan bermotor oleh DPRD Sumut, atas minimnya
kesadaran masyarakat untuk memenuhi tanggungjawabnya, pihak instansi
terkait juga perlu melakukan tufoksinya dengan baik dan benar.

“Kesalahan dan kelalaian masyarakat jangan dijadikan acuan instansi
terkait untuk menyudutkan. Namun, perlunya menjalankan tufoksinya
dengan baik dan benar. Sehingga, proses pada pelaksanaannya sesuai
peraturan dan mekanisme,” sebut Firdaus, Kamis (23/6).

Firdaus menjelaskan, temuan atas bocornya pajak kendaraan bermotora
oleh, Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan,
Sutrisno Pangaribuan, patut diacungkan jempol yang tanggap dalam
persoalan tersebut.

Lanjut Firdaus, dengan terjadinya perbedaan data dari pihak Poldasu
dengan pihak Dispendasu. Dimana, hasil data terakhir yang mereka
(DPRD-SU) terima, pajak kendaraan yang berhasil dikutip oleh Dispenda
hanya sekitar 47 persen dari total kendaraan yang ada di Sumatera
Utara.

Sementara, pernyataan Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara dari Fraksi
PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan yang dikutip dari salah satu
media online mengatakan, rendahnya kesadaran membayar pajak ini sangat
jauh dibanding beberapa provinsi lain di Indonesia.

Dalam study banding yang mereka (DPRD-SU) lakukan, Jawa Barat dan Jawa
Timur, pada kedua provinsi ini, diperoleh data dimana kesadaran
membayar pajak mereka mencapai 92 persen dibanding Sumut.

Salah satu faktor yang membuat kondisi ini terjadi menurut Sutrisno
yakni adanya kebijakan pada kedua provinsi tersebut dimana seluruh
Samsat diperbolehkan menerbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
(BPKB).

Kondisi ini menurutnya berbeda dengan di Sumatera Utara. Dimana
kewenangan menerbitkan BPKP hanya ada pada Samsat Putri Hijau, Medan.
Hal ini membuat banyak warga memalsukan kartu identitas seperti KTP
hanya untuk mengurus pembuatan BPKP kendaraan baru mereka.

DPRD-SU berharap hasil dari study banding mereka di Jawa Barat dan
Jawa Timur bisa menjadi percontohan untuk Sumatera Utara agar
pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tidak mengalami kebocoran
lagi.(W02)

Loading...