Pemprov Sumut Dukung Upaya Penertiban Galian C di Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Langkat

274

KARO I Sumut24.co

Usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Langkat menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Empat daerah ini dianggap memiliki banyak usaha galian C yang belum tertib administrasi.

Upaya ini mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Dengan tertibnya usaha galian C tersebut diharapkan akan meningkatkan pendapatan keempat daerah tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis usai Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegerasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, dan Langkat di Aula Kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 17, Kabanjahe.

“Kita tentu akan dukung upaya-upaya KPK dalam pencegahan dan pembinaan di Sumut. Bila usaha ini (Galian C) tertib akan mendorong PAD, semakin besar manfaat yang akan diterima masyarakat,” kata Plh  Sekdaprov Sumut Afifi Lubis, Kamis (10/6).

Selain itu, Pemprov Sumut juga mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Monitoring Control for Prevention (MCP) dan skor pencegahan korupsi. Dengan begitu pengelolaan pemerintahan akan lebih bersih dan profesional.

“Dari kegiatan hari ini kami berharap akan terwujud percepatan implementasi tata kelola pemerintah yang baik pada seluruh pemerintah daerah di Sumut,” kata Afifi.

Direktur Koordinasi Supervisi I KPK Brigjen Didik Agung Widjanarko mengatakan kedatangan KPK ke Karo diharapkan bisa menghilangkan niat keempat Pemkab untuk melakukan korupsi. Dia optimis keempat daerah ini bisa meningkatkan profesionalitas pengelolaan pemerintahan sehingga mendorong percepatan pembangunan.

“Kami jauh-jauh datang ke sini untuk menggugah kepala daerah serta jajarannya agar tidak ada niat untuk korupsi. Risikonya sangat besar, jadi jauhilah itu. Selain itu, langkah riilnya salah satunya adalah peningkatan MCP. Ini penting karena program-program daerah tersebut rawan korupsi sehingga perlu pencegahan melalui MCP,” ujar Didik.w03