Pelayanan Buruk, RSUP H Adam Malik Dilapor ke KPK & Kemenkes

186

MEDAN I SUMUT24

Masih terkait pelayanan buruk dan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)di RumahSakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik (HAM) Medan kembali menuai sorotan.

Pasalnya, usai dilaporkan pada bulan lalu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI serta Kementerian kesehatan, kini Forum Aksi Bersama Rakyat (FOR Akbar) juga melakukan aksi unjukrasa sebagai keseriusan dan dorongan agar laporan mereka tersebut berjalan.

“Aksi kami, Rabu (6/6) di KPK dan Kemenkes ini, merupakan bentuk keriusan kami untuk mengawal laporan dugaan pelayanan buruk penelantaran pasien dan KKN di RSUP HAM,” ujar Fery kepada Wartawan Kamis (7/6).

Dijelaskaan Fery, sesuai laporan kami ke KPK tanggal 09/05/2018 dengan nomor surat 96458 , surat laporan pengaduan ke Kemenkes dan Ombudsman RI jelas kami paparkan sejumlah dugaan kasus yang melilit RSUP HAM Medan.

Diantaranya, terkait perencanaan pengusulan dan pengangkatan Direktur Keuangan RSUP HAM Manggapul Bakkara sebagai ‘Staf Ahli’ di bagian keuangan yang pensiun pada bulan Mei 2018.

Diduga, koalisi antara Direktur Utama dan Direktur Keuangan untuk menyelamatkan “proyek” yang ditangani oleh Dirkeu yang belum selesai di tahun 2018. Disinyalir bahwa proyek tersebut adalah proyek pribadi beliau
Antara lain : Pengecatan gedung administrasi yang rencana semula ditenderkan, tetapi ternyata dengan penunjukan langsung. Pengadaan semua furniture untuk ruangan rawat inap di gedung paviliun. Pengadaan kursi tunggu pasien di semua gedung tanpa ada permintaan dari user. Pengadaan tempat tidur pasien sejumlah. Pemasangan CCTV di seluruh ruang rawat inap.
Bekerjasama dengan media centre dari luar kota Medan untuk pemasangan TV kabel di RSUP H. Adam Malik tanpa tender dan permintaan user.

“Dugaan Gratifikas pada pembayaran gaji PNS di RSUP H Adam Malik yang kini melalui PT. Bank Mandiri tbk. Atas kerjasama yang dilakukan tersebut, PT. Bank Mandiri tbk menyerahkan/menghibahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Furtuner ke rumah sakit,” tegas Fery.

Dimana, lanjut Fery yang juga Sekjend DPD Korps Indonesia Muda Sumut ini kembali memaparkan , hibah kendaraan dari PT Bank Mandiri kemari belum ada dilakukan berita acara penyerahannya.

Mobil tersebut sekarang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Dirut RSUP HAM Bambang Pratopo.

“Setelah kami lapor, kami demo dan munculkan di media baru mereka melakukan acara serah terima pekan lalu,” tegasnya.

Tidak sampai disitu, lanjut pria magister dari Institu Agama Islam Negri (IAIN) juga mengatakan, turut melaporkan dugaan Gratifikasi Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara dugaan korupsi pengadaan mobil ambulan dan peralatan kesehatan pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2009 di Kejaksaan Agung. Kasus ini dihentikan sejak Mei 2017 lalu.

“Diketahui, kasus ini sudah berjalan tujuh tahun. Mendadak berhenti dikatan SP 3 tetapi sampai saat ini sursat SP3 dari kejagung secara resmi tidak ada muncul. Itulah yang kami desak KPK ambil alih kasus tersebut,” tegasnya.

Selain itu pula, kata Fery mengakhiri, RSUP HAM kerap megalami krisis kepercayaan dari masyarakat, dikarenakan Buruknya Pelayanan dan Dugaan pelantaran pasien. Diantaranya, diduga pasien peserta BPJS, KIS dan pasien umum RSUP HAM yang kerap kontroversi dan bersentuhan dengan Hukum dibawah masa kepemimpinan Dirut RSUP Haji Adam Malik (HAM) Medan dr Bambang Prabowo Mkes. (W03)

Loading...