Pansus Jabatan Wagubsu ‘Akal-akalan’

508

MEDAN|SUMUT24
Rapat paripurna DPRD Sumut yang beragendakan pembentukan panitia khusus (Pansus) pengisian jabatan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) sisa masa jabatan 2013-2018, yang digelar Jumat (25/6), dikatakan bukanlah sesuatu yang bersifat urgent, jika tidak mau diakatakan sebagai hal yang akal-akalan saja.

Kepada SUMUT24, Sekretaris Komisi C DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menjelaskan, dalam UU No 8 tahun 2015 sudah jelas diatur tentang pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan bila Wakil Gubernur naik menjadi Gubernur.

“Dalam paripurna kita pertanyakan kepada pimpinan DPRD Sumut , apakah sudah ada pengusulan dari partai pengusung dan pendukungya. Kalau itu sudah ada, berarti sah DPRD Sumut membahas, apa langkah-langkah yang akan dilakukan DPRD sesuai dengan UU tersebut. Tapi kalau tidak, apa yang mau dibahas. Begitupun dipaksakan pembentukan pansus, dengan voting,”sebutnya.

Kendati mengaku dirinya menghargai proses voting itu, Sutrisno menyampaikan, kalau publik akan tahu, untuk hal yang tidak substansi seperti itu pun harus dilakukan voting. Karena, belum pernah ada voting sebelumnya, untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyat di Sumut ini.Padahal, lanjutnya, belum tentu ada kerja pansus Wagubsu yang dibentuk itu hingga lebaran mendatang.

“Kalau setelah ada surat dari partai pendukung yang masuk ke DPRD SU, baru dibentuk mekanisme pemilihan. Itu yang saya minta tadi pada pimpinan rapat untuk dijeskan,”sebutnya.

Politisi dari partai PDI Perjuangan yang dikenal vokal ini, menyampaikan sikap heranya, mengapa pada akhirnya, rapat paripurna itu lebih memilih membentuk pansus. Menurutnya, kemungkinan hal itu agar ada biaya untuk konsultasi ke Mendagri, atau kemana-mana.

“Memang, kita terlalu bodoh untuk menafsirkan UU itu. Tidak ada yang bisa dilakukan DPRD SU, sebelum ada surat dari partai politik pengusung yang masuk,”terangnya.

Dalam hal ini, Sutrisno menegaskan, kalau dirinya tidak membicarakan apakah ada kepentingan partai pengusung, karena tidak kelihatan. Menurutnya, yang kelihatan adalah, adanya keinginan memilih pilihan untuk membentuk pansus ini. “Ada apa ini,” sebutnya.

Kalau masalah urgent, lanjutnya, yang paling urgent saat ini adalah membentuk pansus anti korupsi. Sehinga, bisa berbicara dengan KPK, agar anggota dewan tidak dipanggil setiap hari, karena hal itu sangat mengganggu.Dan tugas pansus ini adalah konsultasi ke KPK, bagaimana semua bisa diselesaikan. Apa yang harus dilakukan , dan siapa yang harus dibujuk untuk mengaku.

Ditanya, bukankah tujuan pembentukan pansus tersebut adalah untuk mempercepat mengisi kekosongan Wagubsu. Menanggapi pertanyaan ini, Sutrisno menjelaskan, Gubsu dan partai politik pengusung dan pendukung, bukanlah orang yang buta dan tidak bisa baca UU.

Sehingga harus didesak-desak.Mereka itu adalah orang yang punya kepentingan langsung. “Kenapa didesak-desak. Kalau posisi itu tidak diisi, toh mereka juga yang rugi,” ujarnya.

Kalau bicara sah atau tidak pembentukan pansus tersebut, lanjutnya,bisa dilihat dari hasil voting.Yakni, 26 orang yang setuju, 6 orang menolak dan 8 orang abstain. Dikatakanya, jumlah itu tidak cukup dan tidak korum, hanya berjumlah 40 orang saja.

Karenanya, publik harus tahu ada keputusan paripuran DPRD Sumut,yang diputuskan dengan tidak korum. Dalam sidang paripurna yang dipimpin pelak¬sana ketua DPRD SU Ruben Tarigan itu sebelumnya, Fraksi Partai Hanura DPRD Sumut juga menyampaikan penolakanya atas dibentuknya pansus pengisian jabatan Wagubsu sisa masa jabatan 2013-2018 tersebut.

Sebagai partai pendukung, Ketua Fraksi Partai Hanura, Toni Togatorop sepertinya melihat, pembentukan pansus tersebut cacat administrasi. “Fraksi Hanura menarik usulan nama-nama ang¬gotanya yang akan dimasukkan dalam pembentukan pansus. Karena, sebagai salah satu partai pengusung, Partai Hanura belum mengusulkan nama Cawagubsu ke Gubernur,” ujar Toni. (W01)

Loading...