Ombudsman Periksa 7 Sekolah Pelanggaran PPBD

415

MEDAN|SUMUT24
Ombusman RI Perwakilan Sumatera Utara, telah meminta klarifikasi terhadap tujuh sekolah terkait pelanggaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) yang dilaporkan masyarakat.

“Ketujuh sekolah yang dilakukan pemeriksaan terkait pelanggaran PPBD, yakni SMK N 8, SMA N 10, SMA N 4, SMK N 5, SMA N 15, dan SMP N 23 Medan, serta MAN 1 Medan. Sementara dua sekolah lainnya, SDN Percontohan Jalan Sei Petani dan SMPN 4 Medan, belum dapat dimintai keterangan karena kepala sekolah atau pihak yang berkompeten memberikan keterangan tidak berada di sekolah,” terang Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Abyadi Siregar, Kamis (4/8).

Diungkapkan Abyadi, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui benar tidaknya terjadi kecurangan selama proses PPDB, sebagaimana yang dilaporkan masyarakat. Dan ternyata, sebagian besar dari laporan tersebut benar adanya. Seperti pungutan uang pembangunan dan penjualan seragam sekolah.

Di SMKN 8 misalnya, terjadi penjualan seragam. Sedangkan terkait laporan pembayaran senilai Rp 7juta untuk masuk ke sekolah tersebut, hal itu dibantah pihak sekolah. Kemudian di SMAN 10, juga terjadi penjualan seragam sekolah dan pungutan uang pembangunan senilai Rp 1.570.000, juga biaya insidental sebesar Rp 500 ribu dikalikan 266 siswa.

Selanjutnya di SMAN 4 Medan, yang dilaporkan menerima siswa melebihi kuota, Ketua PPDB yang juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang menerima tim Ombudsman T. Nainggolan menjelaskan tidak ada penerimaan siswa “siluman”.

Jumlah siswa yang diterima di sekolah itu sudah sesuai kuota yakni 416 orang. Namun penjelasan T Nainggolan tersebut jauh berbeda dengan temuan anggota DPRD Medan yang menemukan ada empat kelas siluman.

“Kalau benar keterangan wakil kepala sekolah itu, berarti dia memberikan keterangan bohong kepada lembaga Negara, dan dia bisa diproses secara hukum,” ungkapnya.

Pemeriksaan selanjutnya, imbuh Abyadi, di SMAN 15 Medan ditemukan adanya penambahan siswa melebihi kuota sebanyak 94 orang. Dan dari klarifikasi Ombudsman, pihak sekolah mengatakan itu sudah diketahui dan disetujui dinas pendidikan mengingat tingginya minat masyarakat untuk masuk ke sekolah tersebut.

Selain itu, SMA Negeri 15 juga menjual seragam sekolah meskipun ada pilihan siswa boleh membeli seragam di luar sekolah. Kemudian di SMPN 23 Medan, ditemukan penjualan seragam dan siswa titipan sebanyak 10 orang.

“Proses pemeriksaan ini masih terus akan berlanjut sampai Kamis (4/8). Hasil dari pemeriksaan dan klarifikasi tersebut nantinya akan ditabulasi dan dikaji untuk menjadi sebuah saran yang akan disampaikan kepada Wali Kota Medan agar diambil sebuah langkah perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan,” pungkasnya.

Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan ungkap 7 sekolah di Kota Medan yang tak mengikuti petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016.

Ketujuh sekolah yang terkait pelanggaran PPBD, yakni SMA N 7, SMP N 11, SMK N 5, SMK N 11, SMA N 3, SMA N 4 dan Mts. 2. Hal ini diungkapkan kordinator aksi, Muhammad Taufik Tanjung dalam rapat bersama Komisi B usai demo di depan gedung DPRD Medan.

“Kami meminta untuk diminta tanggungjawab kepala sekolah tersebut. Mengapa bisa menerima siswa melebihi kuota,”ujarnya dalam rapat, Kamis (4/8).

Taufik juga mengatakan meminta kepada Wali Kota Medan, segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar.

Hal ini juga senada dengan, Anggota Komisi B, Rajuddin. Ia berharap pada pelelangan jabatan eselon II Pemko Medan nantinya segera mencopot Marasutan.

“Kami tegas meminta kepada Wali Kota mencopot Kadis Pendidikan Kota Medan,”pungkasnya.(R02)

Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan saat diterima rapat dengan Komisi B di gedung DPRD Medan, Kamis (4/8).

Loading...