TEBINGTINGGI | SUMUT24
Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan membuka pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Tebingtinggi 2017, Rabu (16/3) di Gedung Balai Kartini.
Musrenbang RKPD yang berlangsung selama 2 hari (16-17) itu dihadiri Plt Asisten Bidang Ekbang Provsu Ir Ibnu S Utomo mewakili Gebernur Sumut.
Disampaikan Walikota, Musrenbang ini harus dilakukan dengan benar, sebagai lanjutan dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan sampai ke tingkat nasional sebagai perwujudan dari pembangunan yang berasal dari Buttom up, makanya jangan ada perencanaan yang masuk di tengah jalan.
“Untuk itu rencana pembangunan yang dilakukan harus serasi, selaras dan sejalan dengan RPJM nasional yang sesuai dengan program Nawacita 2014-2019,” ujarnya.
Diingatkan Umar Zunaidi Hasibuan, bahwa tahun 2017 akan memasuki era baru, di mana Tebingtinggi akan melaksanakan Pemilihan Umum Wali Kota yang akan dilaksanakan pada Perbuari 2017, dan dana untuk keperluan tersebut harus ditampung dalam P.APBD.
“Perlu diketahui bahwa untuk jabatan Kepala Daerah hasil Pemilukada 2017 masa bhaktinya hanya 4 tahun, bukan 5 tahun, karena masa bhaktinya sampai 2021, yang selanjutnya akan dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara serentak untuk Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara nasional,” ujarnya.
Dikatakannya, secara umum PDRB Kota Tebingtinggi sudah bergerak ke arah yang benar dan ini harus dilanjutkan dan dipertajam melalui program pembangunan yang disusun dalam musrenbang,dan kontribusi besar pada sektor bidang Usaha besar, jasa rumah sakit dan rumah makan.
“Ke depannya Kota Tebingtinggi sebagai Supporting City adanya proyek nasional Pelabuhan Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei dan dijadikan Kota Tebingtinggi sebagai daerah pertumbuhan ekonomi untuk wilayah barat, menjadi sebuah peluang pertumbuhan kedepannya, dan peluang ini harus disahuti dengan cerdas,” imbuhnya.
Disebutkannya, pembangunan yang akan dilakukan tidaklah mungkin mampu hanya dipikul oleh APBD Tebingtinggi, melainkan harus dibantu melalui dana APBD Provsu dan APBN, namun hal itu hanya dapat dilakukan dengan eplaning, tanpa planing yang jelas mustahil akan dibantu.
“Pembangunan pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja merupakan bagian-bagian yang harus menjadi perahtian demikian juga pada sektor pertanian dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Gul Bakhri Siregar dalam laporanya menyampaikan, Musrenbang yang berlangsung selama dua hari itu mengambil thema ‘Kesinambungan Pembangunan melalui penguatan regulasi dan infarstruktur bagi peningkatan iklim investasi dan usaha”. (tav)
