Musrenbang Provinsi Sumut 2022 Dibuka, Gubernur Edy Rahmayadi Minta Kabupaten / Kota Fokus ke Pembangunan Potensial

187

MEDAN  I Sumut24.co

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2022 di Hotel Santika Dyandra, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (8/4). Dalam forum tersebut, pemerintah kabupaten / kota melayani fokus pada peningkatan sektor yang potensial dan unggulan daerahnya.

Hadir di antaranya Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri Hamdani, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan Rahmansyah Sibarani, serta para Bupati / Walikota se-Sumut. Turut Mendampingi, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, Sekdprov R Sabrina, Kepala Bappeda Hasmirizal Lubis, Kadis Kominfo Irman Oemar dan pejabat eselon II lainnya.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, kata Gubernur, telah memengaruhi sendi kehidupan masyarakat, terutama pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di semua sektor. Untuk itu, Musrenbang kali ini mengedepankan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai upaya mengatur ekonomi dan kehidupan masyarakat.

“Ada beberapa target pembangunan yang tidak bisa terpenuhi di 2021 karena kondisi Covid-19, kita akan kembali ke 2022. Karena itu temanya adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, yang menjadi fokus pembangunan, seperti peningkatan nilai tambah di sektor agraris, pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, akses mutu pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan infrastruktur, ”ujar Gubernur.

Langkah pemulihan dimaksud, lanjut Gubernur, dapat dijalankan dengan fokus pada pembangunan di sektor tertentu sesuai potensi dan unggulan masing-masing daerah. Karenanya pemerintah kabupaten / kota dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk aktif, agar anggaran yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dimanfaatkan secara maksimal dan efektif.

“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa (daerah) yang membutuhkan pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan kita akomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara, ”jelas Edy.

Begitulah, Edy tetap meminta semua pihak, khususnya DPRD Sumut memberikan dukungan penuh guna mencapai cita-cita pembangunan menuju Sumut Bermartabat. Memberikan beberapa rencana besar seperti Islamic Center, areal peternakan dan pertanian baru, pembangunan bandara di Madina, serta infrastruktur wilayah perbatasan antar provinsi.

Selain itu, Edy juga mengungkapkan upaya peningkatan pendapatan Asli Derah (PAD) Sumut dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menurutnya masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan sejumlah besar provinsi yang mencapai 10%, atau lebih besar dari yang ditetapkan di provinsi ini (7,5%). Kemudian juga melakukan penyederhanaan (penghapusan dan penggabungan) instansi di mana Disdukcapil yang tidak diperlukan untuk tingkat provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Sementara dalam paparannya, Staf Ahli Bidang Ekbang Kemendagri, Hamdani menyebutkan bahwa koordinasi koordinasi terknis perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh Provinsi Sumut, terdapat 11 orang yang diakomodir pemerintah pusat. Peningkatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kualitas SDM guru SMA / SMK, pembangunan jalan akses Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di Humbahas dan Samosir, pengembangan desa wisata, akses ke KEK Seimangkei dan Kualatanjung, jalan Tol Trans Sumatera Medan-Pekanbaru dan lainnya.

“Untuk tema RKPD 2020 Provinsi Sumatera Utara ini telah mendukung tema RKP Nasional Tahun 2020 yaitu ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’,” sebut Hamdani.

Dengan upaya pemulihan ekonomi di seluruh daerah, ia berencana, rencana pembangunan di Sumut diarahkan kepada refokus pengamanan infrastruktur seperti fasilitas kesehatan, penujang kesehatan, energi dan telekomunikasi, serta ketahanan pangan. Sedangkan asumsi pandemi dapat dikendalikan pada tahun depan, sektor ekonomi yang bisa berada pada pariwisata, industri, perdagangan, kelautan dan perikanan.

“Mempertimbangkan keterbatasan yang ada, secara rasional perlu dilakukan reprioritasasi jenis proyek yang akan dibangun sehingga beban pembangunan tidak terlalu besar dan tidak menjadi beban beban fiskal pada masa mendatang,” paparnya.

Pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi, lanjutnya, menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital. Penyusunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital.

Sedangkan mewakili legislatif, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2022 kali ini. Pihaknya pun berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa mengakomodir pokok pikiran yang merupakan aspirasi dari rakyat.

“Kami berharap forum Musrenbang ini benar-benar objektif dan menghasilkan program yang bisa meragukan dan pesimisme di masyarakat,” ujar Harun.

Ia menyadari bahwa kondisi pandemi Covid-19 membuat pembangunan menjadi terkendala, karena fokus anggaran diarahkan untuk penanganan kesehatan masyarakat. Sehingga diharapkan tahun depan, menjadi titik awal dimana provinsi ini dapat mencapai target pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat.w03