Merosot dan Pegawai Dirumahkan, Husein: Walikota Medan Layak Tutup RPH

 

Medan I Sumut24.co

Menguapnya, Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan yang tak sanggup lagi gaji pegawai hingga sebagian dirumahkan dan retribusi pun menurun alias merosot, serta belakangan mecuat asset ada yang telah disewakan.

Tampaknya membuat elemen rakyat Kota Medan prihatin, selain direksi dinilai tak punya kemampuan membangkitkan RPH Medan. Walikota Bobby Afif Nasution pun diminta menutup perusahaan plat merah itu.

“Kondisi RPH saat ini yang tidak mengalami kemajuan signifikan, jelas menunjukkan ketidakmampuan jajaran direksi untuk mengelolanya, terhitung sejak dilantik sekira 10 bulan lalu itu,” kata Ketua Ansor Medan M Husein Tanjung, Rabu (3/8).

Dan parahnya, waktu 3 ratus hari bekerja tersebut malah memunculkan persoalan-perosoalan yang sudah diatasi direksi sebelumnya. Salahsatunya dengan dirumahkannya puluhan pegawai.

“Pemberian kompensasi bagi pegawai yang dirumahkan, ketika direksi sebelumnya tak pernah telat. Akan tetapi jajaran direksi saat ini pemberian kompensasi pegawai tersebut malah molor-molor. Hal itu jelas menunjukan kemunduran RPH,” tegasnya.

Padahal untuk memperoleh pendapatan, RPH sebagai PD Kota Medan satu-satunya yang punya hak pemotongan hewan secara regulasi. Artinya perusahaan plat merah itu dalam menjalankan bisnisnya tak punya saingan.

“Sehingga tak wajar kalau perusahaan yang kini dinakhodai Harisandi Syafril Harahap sebagai Direktur Utama (Dirut) kondisinya bisa merosot,” ulas pria yang akrab dengan sapaan Husein itu.

Menurut Husein, merosotnya PD RPH Medan lebih kepada tidak profesionalnya jajaran direksi dalam mengelola perusahaan pemotongan hewan, yang memiliki fasilitas nomor satu di Sumatera Utara itu.

Husein juga menyampaikan, kondisi RPH saat ini perlu disikapi serius, Walikota Medan Bobby Afif Nasution. “Terlebih terhadap nasib para pegawai yang kini dirumahkan, bila perlu jajaran direksi dievaluasi, karena sekira 300 hari kerjan tak berdampak pada kemajuan, salahsatunya untuk mempekerjakan kembali pegawai yang dirumahkan sejak massa Covid 19 itu,” ulasnya.

Dan bila perlu, tambah Husein, Walikota memberikan ultimatum kepada jajaran direksi untuk menyelesaikan persoalan RPH dengan sanksi berat, adalah menutup perusahaan plat merah itu untuk sementara waktu, sebelum jajaran direksi memiliki program-program yang bisa mendongkrak kemajuan perusahan.
Sekedar mengingatkan, sebelumnya salahatu pegawai yang dirumahkan, Dahnizar mengatakan, sejak dirumahkan kompensasi yang diterima pegawai molor-molor. “Sedih kami menerima uang sejumlah Rp300 ribu per bulan sebagai kompensasi dirumahan. Apalagi waktunya molor dan 2 bulan belakangan juga belum dibayarkan, ” bilangnya.
Dia juga menerangkan, kepada jajaran direksi kami juga sudah menyampaikan, bahwa mereka siap dipekerjakan kembali dengan gaji yang tak harus seratus persen, dan ikhlas bersama-sama membangun RPH Medan.

“Kami bukan soal penghasilan lagi mau kerja di RPH Medan ini, tapi kami sudah merasa cinta karena sudah puluhan tahun kami bekerja, dan kekurangan gaji itu sudah kami maklumi, karena kami juga tau kondisinya,” ungkapnya.

Tapi itupun tidak berani Dirut mengambil kebijakan untuk kembali mengrjakan kami yang sejak tahun 2020 dirumahkan, “Apalagi kurangnya kami bersikap persuasif dan komunikatif ini, kok malah mendapatkan celotehan dari Dirut,” sebutnya.red2